Pansel KPK Punya Cara Cegah “Permainan” Politik DPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Panitia Seleksi (Pansel) calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyusun sejumlah kegiatan untuk mencari delapan calon pemimpin KPK periode 2015-2019.

Hingga saat ini, Pansel calon pemimpin KPK telah menyelesaikan proses kegiatan hingga pengumuman hasil penilaian makalah, dengan meloloskan 48 nama. Selanjutnya, tim yang diisi sembilan sosok srikandi itu akan melaksanakan profile assessment, tes wawancara, tes kesehatan, hingga akhirnya menyerahkan delapan nama calon pemimpin KPK kepada Presiden Republik Indonesia pada 31 Agustus 2015.

Setelah diterima dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, delapan nama calon pemimpin KPK akan diserahkan kepada lembaga politik, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III.

Menanggapi kemungkinan adanya permainan politik DPR RI dalam pemilihan pemimpin KPK nantinya, Juru Bicara Pansel calon pemimpin KPK Betti S Alisjabana mengatakan pihaknya akan menempuh beberapa langkah guna meminimalisir kemungkinan tersebut terjadi. Salah satunya, memastikan delapan sosok yang diserahkan kepada DPR RI nantinya adalah orang baik.

“Beberapa langkah akan kita lakukan, pertama memilih delapan orang yang baik. Sehingga nantinya, orang yang dipilih DPR RI adalah orang baik,” ucap Betty kepada satuharapan.com usai jumpa pers yang digelar di Aula Serbaguna Gedung III Lantai 1 Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (14/7).

Kemudian, dia menambahkan, Pansel calon Pemimpin KPK akan terus menyuarakan bahwa pihaknya mencari sosok pemimpin KPK dengan berbagai latar belakang, baik dari usia, pendidikan, dan profesi. Harapannya, DPR RI tidak memilih lima pemimpin KPK yang seragam nantinya.

“Kita akan terus sounding bahwa kita butuh pemimpin KPK yang beragam. Jangan sampai kita kirim delapan nama, nanti DPR RI malah pilih orang yang seragam,” ujar Betty.

Terakhir, kata Juru Bicara Pansel calon pemimpin KPK itu, pihaknya juga mengusulkan agar para calon pemimpin KPK tidak melangsungkan pertemuan secara individu dengan anggota DPR RI. “Kalau mau menggelar pertemuan harus seluruh anggota DPR RI ada disitu, jadi tidak ada pertemuan yang sifatnya private,” tutur Betty.

Editor : Bayu Probo