Pastor Neles Tebay: Jakarta Jangan Tunda Dialog dengan Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah diminta hadir berdialog dengan masyarakat Papua untuk menuju Tanah Papua Damai. Pernyataan itu disampaikan Tokoh Papua yang juga Koordinator Jaringan Damai Papua, Pastor Neles Tebay dalam media briefing yang digelar oleh Setara Institute Jalan Hang Lekiu II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari Kamis (13/10).

“Perlu diadakannya dialog yang inklusif pemerintah dengan masyarakat Papua untuk meredam konflik di Tanah Papua. Pengalaman selama 53 tahun memperlihatkan bahwa kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah di Papua, maka pendekatan dialog merupakan langkah tepat untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut,” kata Neles Tebay.

Konflik Papua mendunia seperti sekarang ini, justru pada saat pemerintahan Jokowi, dalam hemat dia, terjadi bukan secara sengaja. Isu Papua, kata dia, mendunia ketika tujuh negara di Pasifik mengangkat isu itu dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada bulan September kemarin. Padahal isu Papua terakhir kali diangkat di dalam sidang PBB  pada tahun 1970. Setelah itu tidak muncul lagi sampai dengan tahun 2016.

“Jadi diangkatnya isu Papua dalam sidang PBB ada dua catatan. Pertama konflik di Papua belum selesai, dan harus dicari solusinya, dan kedua masalah Papua yang dianggap selama ini adalah masalah Indonesia, sekarang ini sudah terjadi eksternalisasi yang artinya banyak pihak di luar Indonesia yang ikut membahas masalah Papua,” kata Neles.

"Jadi menurut saya, jika kita semua ingin menciptakan Tanah Papua yang damai, dan eksternalisasi bisa dihentikan, perlu adanya dialog antara Pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua. Dengan begitu, masyarakat semua tahu, pihak-pihak yang bertikai sedang mengadakan dialog dan hal tersebut harus didukung. Apabila ada pihak lain yang ingin mencoba mengangkat isu Papua, sementara dialog sedang berlangsung, kita perlu tahu apa tujuan mereka."     

Pastor Neles mengungkapkan bahwa masih ada harapan bagi pemerintah untuk meredam permasalahan di Papua. Dia menyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki perhatian untuk menyelesaikan masalah kekerasan di Papua. Hal itu terlihat ketika presiden mengunjungi Tanah Papua.

“Selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, setidaknya dalam setahun sudah tiga kali presiden mengunjungi Tanah Papua, berbeda dengan presiden sebelumnya,” ujar Neles.

Catatan saya, presiden memberi perhatian besar kepada Papua. Selama dua tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi telah membangun perekonomian serta infrastruktur di Papua yang menjadi permasalahan serius. Memang diakui Papua masih jauh tertinggal dari masalah infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan lainnya. Langkah Presiden Joko Widodo itupun disambut baik  pemerintah daerah maupun masyarakat.

"Jadi semakin kita menunda dialog antara pemerintah dengan masyarakat Papua, semakin banyak pula lembaga di luar sana mencoba membahas isu Papua dalam berbagai forum-forum internasional."

“Untuk meredam hal itu semua, saya mengingatkan dialog damai antara pemerintah dengan masyarakat Papua sangat penting dan harus kita dorong,” kata Neles menutup pendapatnya.

Media briefing bertajuk "Membaca Papua pada Kepemimpinan Jokowi" yang diselenggarakan oleh Setara Institute dihadiri tokoh rohaniawan, Romo Benny Susetyo, Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Nasipospos dan Ismail Hasani.

Editor : Eben E. Siadari