Pemerintah Harus Protes Keras Filipina Terkait Abu Sayyaf

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pemerintah Indonesia harus protes keras terhadap Filipina terkait Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf.

“Belum bebasnya 10 WNI yang disandera gerombolan Abu Sayyaf di Filipina sangat memprihatinkan. Yang patut disayangkan adalah sikap pemerintah yang terkesan lebih mengakomodasi pembayaran tebusan oleh perusahaan tempat 10 WNI itu bekerja daripada bersikap lebih keras terhadap Filipina untuk memberikan akses pada pasukan Indonesia terlibat dalam operasi pembebasan sandera,” kata Sufmi saat dihubungi wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Kamis (21/4).

“Padahal Kapolri dalam keterangannya telah siap dengan pasukan gabungan bersama TNI untuk operasi pembebasan sandera,” dia menambahkan.

Menurut Sufmi pemerintah harus ingat bahwa mereka mengemban tugas konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia di mana pun mereka berada.

“Pemerintah harus menunjukkan pada dunia bahwa keselamatan WNI adalah prioritas utama yang tidak bisa diganggu gugat,” kata dia.

Menurut Sufmi toleransi pembayaran tebusan akan menjadi preseden buruk di kemudian hari karena ada kesan negara Indonesia lepas tangan atas nasib rakyatnya dan warga negara Indonesia mudah untuk diculik dan diperas.

“Bukan tidak mungkin hal serupa bisa terulang karena gerombolan Abu Sayyaf merasa nyaman menculik WNI. Padahal hampir setiap hari kapal-kapal dagang Indonesia melintasi kawasan itu,” kata dia.

“Satu-satunya opsi yang tersisa adalah pemerintah bersikap tegas dan menyampaikan protes keras terhadap Filipina untuk terlibat dalam operasi militer terbatas pembebasan sandera,” dia menambahkan.

Dalam konteks hukum internasional tidak sepenuhnya benar bahwa pasukan asing tidak boleh beroperasi di Filipina, sebab, kata Sufmi  lokasi penculikan dan penyekapan sandera memang secara de facto dikuasai oleh pemberontak Abu Sayyaf.

“Jadi militer kita akan hadir ke sana sebagai sekutu membantu pemerintah Filipina khusus menghadapi Abu Sayyaf yang memang  musuh negara Filipina,” katanya.

Editor : Bayu Probo