Loading...
DUNIA
Penulis: Melki Pangaribuan 06:17 WIB | Selasa, 01 September 2020

Pemerintah Sudan dan Pemberontak Capai Kesepakatan Damai

Letnan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, wakil kepala dewan militer, menjelang penandatangan perjanjian damai antara pemerintah pembagian kekuasaan Sudan dan lima kelompok pemberontak di Juba, Sudan Selatan, 31 Agustus 2020. (Foto: VOA)

JUBA, SATUHARAPAN.COM - Sejumlah pemimpin Sudan dan komandan pemberontak hari Senin (31/8) mencapai kesepakatan damai bersejarah, langkah pertama yang penting untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama 17 tahun, kata seorang koresponden AFP.

Para pemimpin Front Revolusi Sudan (SRF), organisasi yang membawahi kelompok-kelompok pemberontak dari Darfur, wilayah di bagian barat, dan negara bagian-negara bagian di selatan, Kordofan Selatan dan Nil Biru, mengacungkan tinju mereka dengan gembira setelah menandatangani kesepakatan.

Kesepakatan, yang dicapai di ibu kota negara tetangga, Sudan Selatan, hanya diparaf dan tidak ditandatangani, sebagai cara untuk membuka kesempatan bagi dua kelompok pemberontak utama yang masih menolak kesepakatan, agar bergabung dalam perjanjian “akhir”, kata para pejabat berwenang.

Sebelumnya Perdana Menteri Sudan mengatakan pada Sabtu (22/8) bahwa negara itu siap bekerja sama dengan Mahkamah Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) untuk mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan perang di Darfur. Termasuk dalam daftar itu adalah Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan.

Bashir, yang dipenjara di Khartoum sejak dia digulingkan setelah protes-protes besar tahun lalu, diincar oleh ICC karena dugaan kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur. Konflik itu menewaskan sedikitnya 300 ribu orang.

Pemerintah meraih kesepakatan dengan kelompok-kelompok pemberontak pada Februari bahwa kelima tersangka ICC Sudan harus diadili, tapi Perdana Menteri Abdalla Hamdok ketika itu belum menegaskan kepada publik mengenai posisi Sudan.

"Saya tegaskan bahwa pemerintah siap bekerja sama dengan ICC untuk memfasilitasi akses kepada mereka yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Hamdok dalam pidato yang disiarkan TV memperingati setahun dirinya menjabat sebagai perdana menteri.

Hamdok memimpin pemerintahan transisi Sudan, yang beranggotakan sipil-militer dengan masa jabatan tiga tahun.

Hamdok mengatakan pemerintahannya hampir mencapai perjanjian dengan beberapa kelompok pemberontak yang aktif di Darfur, wilayah besar seluas Prancis.

Pemerintah dan sejumlah kelompok pemberontak diperkirakan akan menandatangani perjanjian pada 28 Agustus. (VOA)

 

Kampus Maranatha
BPK Penabur
Zuri Hotel
Back to Home