Pendeta Benny Giay: Beri Kesempatan Papua Ikut Jejak Aceh

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Indonesia diimbau untuk berlaku adil terhadap rakyat Papua dalam menyelesaikan permasalahan di pulau paling timur Indonesia itu.

Bila pemerintah pernah menggunakan pendekatan perundingan terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang difasilitasi oleh pihak ketiga, hal itu semestinya dapat diberikan pula kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), selaku organisasi yang mewakili rakyat Papua.

"Saya kira tujuan ULMWP adalah menyelesaikan masalah Papua dengan cara mengakhiri penangkapan dan penembakan  terhadap warga Papua. Selain itu, mengajak Indonesia untuk  berunding seperti yang pernah Indonsia lakukan dengan GAM/Aceh," kata Pendeta Benny Giay, ketua Sinode Gereja Kemah Injili (Kingmi) di Tanah Papua, dalam wawancara dengan satuharapan.com (4/3).

Pendeta Benny Giay selama ini dikenal sangat vokal menyuarakan ketidakadilan yang dialami rakyat Papua. Ia juga termasuk yang mendukung keberadaan ULMWP sebagai perwakilan rakyat Papua.

Menurut Benny Giay, rakyat Papua solid berada di belakang ULMWP. Paling tidak, ia menengarai ada empat elemen masyarakat Papua yang bergabung maupun bersimpati pada ULMWP.

Pertama,mereka yang kecewa khususnya masyarakat korban kekerasan sejak 1960-an, yang tidak pernah ditangani pmerintah.

Kedua, mereka yang  kecewa  menunggu jawaban terhadap tuntutan dialog yang  disikapi  secara dingin oleh Jakrta.

Ketiga,  kalangan mahasiswa dan generasi muda yang lahir dan besar di pengungsian lantaran operasi militer tahun-tahun 1970-an sampai 1990-an.

Keempat, elemen masyarakat Papua yang sudah mulai kecewa melihat pemerintahan yang mereka dukung dalam Pemilu 2014, tetapi terbukti tidak dapat menghentikan aparat keamanan terus menjadi mesin kekerasan di Papua.

"Sebaliknya malahan mulai promosikan kebijakan di Papua yang bias TNI dan pemodal (dengan mminta TNI terlibat mmbantu buka jalan antar kabupaten dan kebijakan rel kereta api)," kata Benny.

Dalam hemat Benny, sulit bagi orang Papua untuk mempercayai Jakarta yang "bicara lain, main lain."

Menurut Benny, satu-satunya elemen Papua yg tidak mndukung ULMWP adalah mereka yang sedang "hidup dalam alam janji Indonesia."

Ia juga mengutip pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe kepada Tempo pada 10 Januari 2010, yang mengatakan, "Tidak ada orang Papua dewasa ini berjiwa Indonesia".

Benny menambahkan, dukungan kelompok negara-negara Pasifik Selatan, Melanesian Spearhed Group (MSG), terhadap ULMWP dengan menerima keanggotaan organisasi tersebut sebagai pengamat, menurut dia, diperlukan.

"Saya kira tekanan dari MSG amat penting bagi Papua yang punya sejarah panjang  berhadapan rezim militer "yg tidak mengenal menyerah membungkam hak dan kebebasan," kata dia.

Benny mempertanyakan demokrasi di Indonesia yang menurut dia bias pada mayoritas, militer, kaum birokrat dan pemodal. Menurut dia, demokrasi semacam itu adalah demokrasi ala para garis keras (hardliners).

"Demokrasi masih jauh dari Indonesia menurut rakyat Papua yang terus  diberi stigma separatis. Padahal, rezim Jakarta pula yang justru sering jual senjata dan peluru ke OPM untuk melegitimasi stigma Papua sebagai separatis.

"Demokrasi masih jauh dari warga jemaat GKI Bogor yang gedung ibadahnya dipalang resim mayoritas, demokrasi belum dirasakan  kelompok Ahmadiyah. Dalam kerangka yang demikian MSG dibutuhkan perannya untuk  bisa bantu negara tetangganya Indonsia yang terus pertahankan  Politik "bicara lain main lain."

Tindakan pemerintah RI yang menangkap simpatisan ULMWP saat peresmian kantor lembaga itu dan pemeriksaan terhadap pastor John Djonga, menurut Benny, tidak akan menyelesaikan masalah karena itu hanya solusi sepotong-sepotong.

"Dengan cara itu pemerintah terlalu sibuk urus "akibat" tidak berani mengurus "sebab"nya."

Menurut Benny, bila Indonesia ingin menyelesaikan masalah ini hingga ke akarnya, tidak bisa lain pemerintah berlaku adil terhadap Papua dan mengajak berdialog ULMWP.

"Kami usul agar pemrintah mengajak ULMWP untuk  berunding seperti yang pernah Indonsia lakukan dengan GAM/Aceh."

(Catatan: ini adalah tulisan terakhir dari serangkaian tulisan yang didasarkan pada wawancara dengan Benny Giay pada Jumat 4 Maret 2016)

Baca juga:

• Tokoh Gereja Papua: Pak Luhut yang Harus Tinggalkan RI
• Benny Giay: Perlawanan Rakyat Papua Tidak Turun dari Langit

Editor : Eben E. Siadari