Loading...
HAM
Penulis: Bob H. Simbolon 18:48 WIB | Kamis, 25 Februari 2016

Peneliti LIPI: Gereja Perlu Dorong Jokowi Dialog dengan ULMWP

Anggota tim peneliti kajian Papua dari Pusat Penelitian Politik (P2P), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas (Foto Dok Satuharapan.com)
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Anggota tim peneliti kajian Papua dari Pusat Penelitian Politik (P2P), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, mengharapkan gereja-gereja di seluruh Indonesia turut mendorong pemerintah Jokowi-JK menjalin dialog dengan kelompok-kelompok politik di Papua yang tergabung dalam United Liberation Movement West Papua (ULMWP).
 
"Harapan saya gereja di Indonesia, bukan hanya di Papua, mendorong dialog antara Jakarta dengan Papua, mendorong agar mencari solusi sehingga konflik Papua diselesaikan dengan cara-cara tanpa kekerasan. Bila perlu gereja juga ikut memberikan masukan agar Jokowi-JK bersedia berdialog," kata Cahyo Pamungkas dalam wawancara dengan satuharapan.com di Jakarta (24/2)
 
Cahyo Pamungkas adalah peneliti LIPI yang bersama timnya melakukan penelitian dan kajian tentang Papua. Cahyo juga salah satu pakar yang banyak didengar oleh kelompok-kelompok sipil di Papua.
 
Diakui oleh Cahyo, masih ada keengganan untuk melakukan dialog, namun hal itu harus diatasi.
 
"Pemerintah Indonesia belum memiliki grand design dalam melakukan dialog, ada hambatan-hambatan dalam melakukan dialog," kata Cahyo.
 
"Sebenarnya Jokowi memiliki niat untuk melakukan dialog dengan masyarakat Papua. Keengganan berdialog banyak datang dari Pemerintah Indonesia karena Pemerintah Indonesia tidak mengakui keberdaan ULMWP sebagai representasi masyarakat Papua," kata dia.
 
Menurut dia, Indonesia lebih melihat ULMWP sebagai kelompok Oorganisasi Papua Merdeka (OPM). Selain itu, pemerintah Indonesia lebih sering menjalankan dialog dalam rangka penyelesaian masalah pembangunan di Papua, bukan dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM dan status Papua.
 
Di sisi lain, kata Cahyo, ULMWP juga hanya mau berdialog dengan Indonesia  dengan  syarat, difasilitasi oleh pihak ketiga, di tempat yang netral dan menyelesaikan persoalaan politik, kasus pelangaran HAM, serta masalah status Papua.
 
Cahyo mengatakan dialog antara Indonesia dan ULMWP sangat layak bila dilaksanakan dalam kerangka organisasi multilateral Melanesian Spearhead Group (MSG). Dalam organisasi ini, Indonesia berstatus associate member sedangkan UMLWP berstatus pengamat (observer).
 
"Karena ULMWP adalah anggota MSG meskipun sebagai observer, dan karena Indonesia juga anggota dalam  organisasi yang bersifat multilateral itu, seharusnya Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan ULMWP," kata Cahyo.
 
Oleh karena itu, menurut Cahyo, sangat dimungkinkan adanya dialog yang bersifat inklusif yang difasilitasi MSG. Dengan demikian, kata dia, ada dialog  secara konseptual dengan ULMWP dalam mencari solusi tentang masalah Papua.
 
"Dialog itu merupakan salah satu pendekatan untuk menemukan langkah alternatif dalam menyelesaikan masalah Papua secara damai," kata Cahyo.

Editor : Eben E. Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Back to Home