Peneliti LIPI Sarankan Jakarta Ubah Pola Pembangunan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Robert M Delinom menyarankan, agar pemerintah mengubah pola pembangunan kawasan di wilayah Jakara. Sebab, kondisi bawah permukaan Jakarta sudah tergolong buruk akibat tatanan keseimbangan bagian bawah terganggu.

Berdasarkan hasil penelitian Robert pada 2000 hingga 2005, permukaan tanah Jakarta mengalami penurunan sekitar lima hingga 15 sentimeter setiap tahun.

“Kondisi air bawah tanah yang buruk setiap tahunnya sangat berpengaruh dalam tatanan keseimbangan bagian bawah permukaan Jakarta yang meliputi kondisi tanah, mineral tanah serta aliran air bawah tanah tersebut,” kata Robert di sela-sela Bedah Buku LIPI Press berjudul Ancaman Bawah Permukaan Jakarta Tak Terlihat, Tak Terpikirkan, dan Tak Terduga, hari Rabu (31/8), di PDII LIPI Jakarta, seperti yang dikutip dari situs lipi.go.id.

Untuk mengatasi hal itu, dia menyarankan, perlu perubahan pola pembangunan. Wilayah utara Jakarta tidak diperkenankan ada bangunan masif. Kemudian, bagian tengah masih direkomendasikan bangunan masif dan perkantoran. Dan, wilayah selatan harus diperbanyak wilayah terbuka hijau dan lokasi parkir air (tempat bermuaranya air).

“Tempat-tempat yang kelihatannya turun perlu juga memperluas tempat-tempat parkir air seperti di wilayah utara dan barat Jakarta,” kata Robert.

Dikatakan Robert, bila Jakarta tidak segera berbenah, maka ancaman buruk yang akan menimpa ibu kota negara ini bisa menjadi kenyataan. Sebab, saat ini pun permukaan tanah masih mengalami penurunan. “Besar penurunan permukaan tanah berbeda-beda di setiap wilayah. Faktor utamanya adalah kondisi air bawah tanah yang kualitasnya semakin menurun," katanya.

Sedangkan, faktor lain yang ikut mendukung penurunan permukaan tanah adalah pertambahan bangunan dalam skala masif yang terjadi setiap tahun. Bangunan-bangunan untuk kepentingan industri, perkantoran, perumahan menyebabkan daerah resapan air semakin menipis. Dan, itu harus ditata ulang oleh pemerintah.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja