Loading...
HAM
Penulis: Sabar Subekti 15:47 WIB | Jumat, 23 September 2022

Pengadilan Kejahatan Perang Kamboja Tolak Banding Khieu Samphan

Sidang hari Kamis Menandai akhir tugas pengadilan internasional yang dikenal sebagai Kamar Luar Biasa di Pengadilan Kamboja (ECCC) yang didukung PBB.
Pengadilan Kejahatan Perang Kamboja Tolak Banding Khieu Samphan
Khieu Samphan, mantan kepala negara Khmer Merah, duduk di pengadilan selama sidang di pengadilan kejahatan perang yang didukung PBB di Phnom Penh, Kamboja pada 16 November 2018. Pengadilan, Kamis, 22 September 2022, mengeluarkan keputusannya atas banding Khieu Samphan, pemimpin terakhir pemerintahan Khmer Merah yang memerintah Kamboja dari tahun 1975-79. Dia dinyatakan bersalah pada tahun 2018 atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. (Foto: dok. Mark Peters/Kamar Luar Biasa di Pengadilan Kamboja via AP)
Pengadilan Kejahatan Perang Kamboja Tolak Banding Khieu Samphan
Foto yang dirilis oleh Kamar Luar Biasa di Pengadilan Kamboja, Khieu Samphan, kanan, mantan kepala negara Khmer Merah, duduk di ruang sidang selama sidang di pengadilan kejahatan perang yang didukung PBB di Phnom Penh, Kamboja, Kamis, 22 September 2022. (Foto: Nhet Sok Heng/Kamar Luar Biasa di Pengadilan Kamboja via AP)
Pengadilan Kejahatan Perang Kamboja Tolak Banding Khieu Samphan
Chum Mey, tengah, mantan penyintas penjara S-21, dibantu oleh pejabat pengadilan saat ia meninggalkan ruang sidang setelah putusan diumumkan untuk Khieu Samphan, mantan kepala negara Khmer Merah, di pengadilan kejahatan perang yang didukung PBB di Phnom Penh, Kamboja, Kamis, 22 September 2022. Pengadilan menolak banding atas vonis hukuman genosida terhadap pemimpin terakhir kelompok komunis yang masih hidup dalam apa yang diharapkan menjadi sesi terakhir pengadilan khusus. (Foto: AP/Heng Sinith)

PHNOM PENH, SATUHARAPAN.COM-Pengadilan internasional yang bersidang di Kamboja untuk mengadili Khmer Merah atas pemerintahan brutalnya pada tahun 1970-an mengakhiri tugasnya pada hari Kamis (22/9) setelah menghabiskan US$337 juta dan 16 tahun untuk menghukum hanya tiga orang atas kejahatan setelah rezim tersebut menyebabkan kematian diperkirakan pada 1,7 juta orang.

Dalam sesi terakhirnya, pengadilan yang dibantu PBB menolak banding yang diajukan oleh oleh Khieu Samphan, pemimpin terakhir pemerintah Khmer Merah yang memerintah Kamboja dari tahun 1975-79. Itu menegaskan kembali hukuman seumur hidup yang dia terima setelah dihukum pada tahun 2018 atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Bus penuh orang Kamboja biasa muncul untuk menonton proses akhir dari pengadilan yang berusaha untuk membawa keadilan, akuntabilitas dan penjelasan atas kejahatan tersebut. Banyak dari mereka yang menghadiri sidang pada hari Kamis pernah hidup dalam teror Khmer Merah, termasuk korban selamat Bou Meng dan Chum Mey, yang telah memberikan bukti di pengadilan selama bertahun-tahun.

Khieu Samphan, duduk di kursi roda dan mengenakan jaket putih dan masker wajah, mendengarkan persidangan di headphone.

Dia adalah kepala negara nominal kelompok itu, tetapi, dalam pembelaannya di pengadilan, membantah memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang nyata ketika Khmer Merah melakukan teror untuk membangun masyarakat agraris utopis, menyebabkan kematian orang Kamboja karena eksekusi, kelaparan, dan perawatan medis yang tidak memadai. Itu digulingkan dari kekuasaan pada tahun 1979 oleh invasi dari negara komunis tetangganya, Vietnam.

"Tidak peduli apa yang Anda putuskan, saya akan mati di penjara," kata Khieu Samphan dalam pernyataan banding terakhirnya ke pengadilan tahun lalu. “Saya akan mati selalu mengingat penderitaan rakyat Kamboja saya. Aku akan mati melihat bahwa saya sendirian di depanmu. Saya dinilai secara simbolis daripada tindakan saya yang sebenarnya sebagai individu.”

Bandingnya menuduh pengadilan membuat kesalahan dalam prosedur hukum dan interpretasi dan bertindak tidak adil, mengajukan keberatan lebih dari 1.800 poin.

Namun pengadilan mencatat pada hari Kamis bahwa bandingnya tidak secara langsung mempertanyakan fakta kasus seperti yang disajikan di pengadilan. Ini menolak hampir semua argumen yang diajukan oleh Khieu Samphan, mengakui kesalahan dan membalikkan keputusannya pada satu hitungan kecil. Pengadilan mengatakan mereka menemukan sebagian besar argumen Khieu Samphan "tidak berdasar," dan banyak yang "interpretasi alternatif dari bukti."

Putusan hari Kamis membuat sedikit perbedaan praktis. Khieu Samphan berusia 91 tahun dan sudah menjalani hukuman seumur hidup lagi untuk hukuman 2014 atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan pemindahan paksa dan penghilangan banyak orang.

Pengadilan memerintahkan agar Khieu Samphan, yang ditangkap pada tahun 2007, dikembalikan ke penjara yang dibangun khusus di tempat dia ditahan.

Terdakwa kedua, Nuon Chea, pemimpin No. 2 Khmer Merah dan kepala ideologis, dihukum dua kali dan menerima hukuman seumur hidup yang sama. Nuon Chea meninggal pada tahun 2019 pada usia 93 tahun.

Satu-satunya vonis pengadilan lainnya adalah terhadap Kaing Guek Eav, juga dikenal sebagai Duch, komandan penjara Tuol Sleng, di mana sekitar 16.000 orang disiksa sebelum dibawa pergi untuk dibunuh. Duch divonis pada 2010 atas kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, dan penyiksaan dan meninggal pada 2020 pada usia 77 saat menjalani hukuman seumur hidup.

Yang Lolos dari Pengadilan

Pemimpin Khmer Merah yang sebenarnya, Pol Pot, lolos dari pengadilan. Dia meninggal di hutan pada tahun 1998 pada usia 72 tahun sementara sisa-sisa gerakannya berjuang dalam pertempuran terakhir mereka dalam perang gerilya yang mereka luncurkan setelah kehilangan kekuasaan.

Persidangan dua terdakwa lainnya tidak selesai. Mantan menteri luar negeri Khmer Merah, Ieng Sary, meninggal pada tahun 2013, dan istrinya, mantan Menteri Sosial, Ieng Thirith, dianggap tidak layak untuk diadili karena demensia pada tahun 2011 dan meninggal pada 2015.

Empat tersangka lainnya, pemimpin Khmer Merah tingkat menengah, lolos dari penuntutan karena perpecahan di antara para ahli hukum pengadilan.

Dalam pengaturan campuran, ahli hukum Kamboja dan internasional dipasangkan di setiap tahap, dan mayoritas harus menyetujui sebuah kasus untuk disidang. Di bawah prosedur gaya Prancis yang digunakan pengadilan, para penyelidik internasional merekomendasikan keempatnya diadili, tetapi mitra Kamboja tidak akan setuju setelah Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, menyatakan tidak akan ada penuntutan lagi, mengklaim mereka dapat menyebabkan kerusuhan.

Hun Sen sendiri adalah seorang komandan tingkat menengah di Khmer Merah sebelum membelot, dan beberapa anggota senior dari Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa memiliki latar belakang yang sama. Dia membantu memperkuat kontrol politiknya dengan membuat aliansi dengan mantan komandan Khmer Merah lainnya.

Penataan Arsip dan Penyebaran Informasi

Dengan selesainya pekerjaan aktifnya, pengadilan, yang secara resmi disebut Kamar Luar Biasa di Pengadilan Kamboja (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia/ECCC), sekarang memasuki periode “sisa” tiga tahun, dengan fokus pada penataan arsip dan penyebaran informasi tentang pekerjaannya untuk tujuan pendidikan.

Para ahli yang mengambil bagian dalam pekerjaan pengadilan atau memantau prosesnya sekarang merenungkan warisannya.

Heather Ryan, yang menghabiskan 15 tahun mengikuti  pengadilan untuk Inisiatif Keadilan Masyarakat Terbuka, mengatakan pengadilan berhasil memberikan beberapa tingkat akuntabilitas.

 “Jumlah waktu dan uang serta usaha yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang agak terbatas ini mungkin tidak proporsional dengan tujuan tersebut,” katanya dalam sebuah wawancara video dari rumahnya di Boulder, Colorado.

Namun dia memuji adanya pengadilan “di negara di mana kekejaman terjadi dan di mana orang-orang dapat memberikan perhatian dan mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi di pengadilan jauh lebih besar daripada jika pengadilan berada di Den Haag atau beberapa tempat lain.” Den Haag di Belanda menjadi tuan rumah Pengadilan Dunia dan Pengadilan Kriminal Internasional.

Michael Karnavas, seorang pengacara Amerika yang bertugas di tim pembela Ieng Sary, mengatakan harapan pribadinya terbatas pada kualitas keadilan yang akan diterima kliennya.

“Dengan kata lain, terlepas dari hasilnya, secara substantif dan prosedural, apakah hak-hak pengadilan yang adil dijamin oleh Konstitusi Kamboja dan hukum yang mapan diberikan kepada mereka di tingkat internasional tertinggi?” katanya dalam sebuah wawancara email. “Jawabannya agak beragam.”

“Tahap uji coba kurang dari apa yang saya anggap adil. Ada terlalu banyak improvisasi oleh hakim, dan meskipun prosesnya panjang, pembelaan tidak selalu diperlakukan dengan adil,” kata Karnavas, yang juga muncul di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda. .

“Mengenai hukum substantif dan prosedural, ada banyak contoh di mana ECCC tidak hanya memperbaikinya, tetapi lebih lanjut berkontribusi pada pengembangan hukum pidana internasional.”

Ada konsensus bahwa warisan pengadilan melampaui buku-buku hukum.

“Pengadilan berhasil menyerang impunitas lama Khmer Merah, dan menunjukkan bahwa meskipun mungkin memakan waktu lama, hukum dapat mengejar mereka yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Craig Etcheson, yang telah mempelajari dan menulis tentang Khmer Merah dan menjadi kepala investigasi untuk kantor kejaksaan di ECCC dari tahun 2006 hingga 2012.

“Pengadilan juga membuat catatan luar biasa dari kejahatan-kejahatan itu, yang terdiri dari dokumentasi yang akan dipelajari oleh para sarjana selama beberapa dekade mendatang, yang akan mendidik para pemuda Kamboja tentang sejarah negara mereka, dan yang akan sangat menggagalkan setiap upaya untuk menyangkal kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut, Khmer Merah.”

Masalah mendasar tentang apakah keadilan ditegakkan dengan vonis pengadilan terhadap tiga orang saja, dibahas oleh Youk Chhang, direktur Pusat Dokumentasi Kamboja, yang menyimpan banyak bukti kekejaman yang dilakukan oleh Khmer Merah.

“Keadilan terkadang dibuat dari kepuasan, pengakuan, daripada jumlah orang yang Anda tuntut,” katanya kepada The Associated Press. “Ini adalah definisi luas dari kata keadilan itu sendiri, tetapi ketika orang puas, ketika orang senang dengan prosesnya atau mendapat manfaat dari prosesnya, saya pikir kita bisa mengonsepnya sebagai keadilan.” (AP)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Edu Fair
Back to Home