PLN Akui Kesulitan Bangun Pembangkit Listrik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Divisi Energi Baru Terbarukan PLN, Syah Darwin Siregar, mengeluhkan beberapa kesulitan yang dihadapi ketika membangun pembangkit listrik di beberapa daerah.

"Salah satu kesulitan yang sering dihadapi adalah ketersediaan lahan di lapangan, mendapatkan tanah itu susah, banyak faktor yang harus diselesaikan," kata Syah Darwin ketika menghadiri diskusi akhir tahun Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) di salah satu hotel kawasan Jakarta, hari Rabu (21/12).

Selain kesulitan mendapatkan lahan, permasalahan lainnya adalah pinjaman modal bagi para pengembang tidak mudah didapatkan. Dengan adanya kesulitan peminjaman modal untuk pengembang maka otomatis banyak agenda terhambat.

Kemudian pemetaan potensi wilayah yang belum terdefinisikan dengan baik, misalkan, daerah mana yang tepat dikembangkan potensi gasnya, atau tenaga air lebih maksimal hanya di daerah tertentu saja karena ketersediaan `hydro` teknologi.

"Saat ini masih Sulawesi dan Sumatera Utara untuk potensi Pembangkit Listrik Tanaga Air (PLTA) yang mumpuni keadaan alamnya," ungkapnya.

Kemudian untuk capaian 2016, ia menjelaskan sepanjang tahun inu terdapat 29 proyek pembangkit energi baru terbarukan dengan total kapasitas 734 Megawatt yang memasuki fase PPA atau sudah ada perjanjian jual beli tenaga listrik antara perusahaan produsen listrik swasta (IPP) dan PLN.

Pada 2016 juga terdapat pembangkit energi baru yang sudah tersedia dengan kapasitas 214 MW yang beroperasi (Commercial Operating Date/COD) tahun ini.

Model pembangkit listrik yang sudah memasuki masa PPA mayoritas adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Dengan adanya kendala tersebut, PT PLN (Persero) optimistis capaian pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di dalam bauran energi listrik bisa ditargetkan selesai pada 2025 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2016 hingga 2025.

"Permintaan Pak Jonan (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk segera mengikuti jejak Uni Emirat Arab terkait murahnya biaya pembangkit listrik per Kwh masih kami pelajari dan ternyata hambatannya ya seperti tanah, pinjaman pengembang dan lainnya," tutur Syah Darwin.

Terkait hambatan pembangunan pembangkit tenaga listrik tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan bahwa jika negara lain pun bisa, maka bukan tidak mungkin Indonesia tidak bisa.

"Kalau hambatan ketersediaan lahan atau tanah, bangun saja di atas air atau di atas laut, kan bisa kalau untuk tenaga surya dan lainnya, semua pasti ada caranya," ujar Jonan. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja