Loading...
DUNIA
Penulis: Sabar Subekti 16:16 WIB | Sabtu, 20 Februari 2021

Protes Menolak Kekuasaan Militer Terus Digelar di Myanmar

Kelompok etnis minorittas bergabung dengan protes, dan menuntut perubahan Myanmar menganst sistem federasi.
Para pengunjuk rasa menghormati Mya Thwate Thwate Khaing, seorang demonstran yang tewas karena luka tembak saat unjuk rasa menentang kudeta militer pada awal bulan, di Yangon, hari Sabtu (20/2). (Foto: AFP)

YANGON, SATUHARAPAN.COM-Para pemrotes kudeta militer di Myanmar kembali turun ke jalan pada hari Sabtu (20/2) dengan anggota berbagai etnis minoritas, penulis, penyair dan pekerja transportasi bergabung untuk menuntut diakhirinya kekuasaan militer dan pembebasan bagi Aung San Suu Kyi dan tahanan lainnya.

Protes terhadap kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah hasil pemilihan umum tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Para demonstran skeptis terhadap janji militer untuk mengadakan pemilihan umum baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenangnya.

Seorang pengunjuk rasa, perempuan muda meninggal pada hari Jumat (19/2) setelah ditembak di kepala pada pekan lalu ketika polisi membubarkan kerumunan di ibu kota, Naypyitaw. Ini kematian pertama di antara penentang kudeta dalam demonstrasi.

Pada hari Sabtu, orang-orang muda di kota utama Yangon membawa karangan bunga dan meletakkan bunga pada upacara peringatan untuk Mya Thwate Thwate Khaing. Amerika Serikat ikut sedih dengan kematian itu dan mengecam penggunaan kekerasan terhadap demonstran, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Sementara militer mengatakan seorang polisi tewas karena luka-luka yang dideritanya.

Perubahan Menjadi Federal

Para demonstran menuntut pemulihan pemerintahan terpilih, pembebasan Suu Kyi dan lainnya dan penghapusan konstitusi 2008, yang dibuat di bawah pengawasan militer.

Ke Jung, seorang pemimpin pemuda dari minoritas Naga dan penyelenggara protes hari Sabtu oleh minoritas di Yangon, mengatakan para pengunjuk rasa juga menuntut perubahan ke sistem federal.

Sementara beberapa partai minoritas meragukan komitmen Suu Kyi untuk tujuan federalisme, sekaranglah waktunya bagi semua penentang militer untuk bersatu, katanya. “Kami harus memenangkan pertarungan ini. Kami berdiri bersama rakyat. Kami akan berjuang sampai akhir kediktatoran,” katanya kepada Reuters.

Myanmar telah mengalami pemberontakan antar faksi dan etnis minoritas tidak lama setelah kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948, dan militer telah lama memproklamasikan dirinya sebagai satu-satunya lembaga yang mampu menjaga persatuan nasional. Suu Kyi, seperti jenderal tertinggi, adalah anggota dari mayoritas komunitas Burman.

Beberapa ribu pengunjuk rasa berkumpul di kota Myitkyina, ibu kota Negara Bagian Kachin, di mana polisi dan tentara dalam beberapa hari terakhir menggunakan tongkat dan peluru karet untuk membubarkan massa. Massa berbaris lagi melalui ibu kota kuno Bagan dan di kota Pathein, di delta sungai Irrawaddy.

Di kota kedua, Mandalay, penulis dan penyair mengadakan pawai dan kemudian para pekerja kereta api juga bergabung dalam protes. Kampanye pembangkangan sipil juga telah melumpuhkan banyak urusan pemerintah.

AS, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru telah mengumumkan sanksi terbatas, dengan fokus pada para pemimpin militer, termasuk melarang perjalanan dan membekukan aset. Sementara Jepang dan India bergabung dengan negara-negara Barat dalam menyerukan agar demokrasi segera dipulihkan.

Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik mengatakan 546 orang telah ditahan, dengan 46 orang dibebaskan, pada hari Jumat. Suu Kyi menghadapi dakwaan melanggar Undang-undang Penanggulangan Bencana Alam serta dakwaan mengimpor enam radio walkie talkie secara ilegal. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti

Kampus Maranatha
BPK Penabur
Zuri Hotel
Back to Home