Rakyat Irak Tuntut Pemerintahan Sektarian Dihentikan

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM – Ribuan pendukung ulama Syiah Irak, Muqtada Al-Sadr, berdemonstrasi di Baghdad pada hari Selasa (26/4) untuk menekan pemerintah Irak agar melaksanakan reformasi pemerintahan yang terhenti.

Irak dalam beberapa pekan dilanda kekacauan politik terkait upaya Perdana Menteri Irak, Haider Al-Abadi, yang akan menggantikan menteri yang berafiliasi pada partai dalam kabinetnya dengan menjadi pemerintah teknokrat.

Perubahan itu ditentang oleh partai-partai politik yang kuat yang mengandalkan kendali pada kementerian untuk patronase dan sumber dana. Parlemen Irak telah berulang kali gagal dalam memilih daftar anggota kabinet baru.

Para demonstran, yang kebanyakan membawa bendera Irak, berbaris dari Lapangan Tahrir di pusat kota Baghdad dan menuju pintu masuk Zona Hijau, pusat pemerintahan yang dijaga ketat. Mereka meneriakkan kata-kata, antara lain bahwa politisi "semua pencuri."

"Partisipasi kami dalam demonstrasi bertujuan untuk menolak pemerintah yang sektarian," kata pengunjuk rasa, Abu Ali Al-Zaidi, seperti dikutip AFP.

Penempatabn jabatan kabinet di pemerintah sudah bertahun-tahun dibagi berdasarkan kuota politik dan kelompok sektarian. Demonstrasi ini menyerukan agar praktik seperti itu diakhiri.

Pemerintah "tidak membawa memberi apa-apa pada negara dan rakyat Irak, kecuali kemiskinan dan pembunuhan," kata sopir taksi berusia 47 tahun, yang dikutip AFP. Dia melakukan perjalanan dari Provinsi Maysan di Irak bagian selatan untuk ambil bagian dalam protes tersebut.

Politik Sektarian

Al-Sadr, seorang ulama Syiah keturunan keluarga ulamayang  kuat yang pada tahun sebelumnya mengangkat pemberontakan melawan pasukan pimpinan Amerika Serikat dan memerintahan milisi ditakuti. Dia menyerukan demonstrasi massal di Baghdad pada hari Selasa itu untuk menekan pemerintah untuk melaksanakan reformasi.

Pada hari protes itu dilakukan, Ketua Parlemen, Salim Al-Juburi, berusaha untuk mengadakan sidang untuk memilih kabinet baru.

Tapi anggota parlemen berusaha untuk memecat Juburi, dan menyatakan mereka tidak akan hadir pada sidang. Itu berarti syarat kuorum yang tidak tercapai.

Parlemen telah lumpuh selama berpekan-pekan akibat sengketa kabinet, dengan anggota parlemen melakukan aksi pendudukan, bahkan terjadi perkelahian di ruang sidang, mereka memecat juru bicara, san tidak ada kemajuan dalam keputusan.

PM Abadi pekan lalu meminta agar parlemen mengesampingkan perbedaan dan melakukan tugasnya. Dia berharap pemungutan suara untuk kabinet baru dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Tetapi harapan itu belum terwujud.