RI Desak ASEAN Segera Tunjuk Utusan Khusus ke Myanmar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Menteri Luar Negeri Indonesia mendesak Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (asean) untuk segera menunjuk utusan khusus untuk Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta militernya, dan menegaskan kembali seruan untuk keselamatan warga sipil saat junta yang berkuasa menindak para pemrotes.

Setelah mengadakan pembicaraan dengan kepala urusan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, di Jakarta, Menlu Retno Marsudi mengatakan Indonesia terus berkomunikasi dengan ketua ASEAN dan negara-negara anggota lainnya menyusul tuntutan mereka untuk segera diakhirinya pembunuhan dan pembebasan tahanan politik di Myanmar.

Para pemimpin ASEAN bertemu pada bulan April di Jakarta dengan pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Mereka juga sepakat bahwa dialog antar pihak di Myanmar harus segera dimulai, dengan bantuan utusan ASEAN.

"Penunjukan utusan khusus harus segera diselesaikan," kata Marsudi. “Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus terus menjadi prioritas.”

Seorang diplomat Indonesia yang akrab dengan masalah Myanmar mengatakan pada hari Rabu bahwa Brunei, yang saat ini memegang kepemimpinan bergilir ASEAN, akan mengirim Menteri Luar Negeri Kedua, Erywan Yusof, untuk bertemu dengan junta pada hari Sabtu pekan ini.

Diplomat, yang berbicara dengan syarat anonym, karena dia tidak berwenang untuk berbicara kepada media tentang masalah ini, mengatakan kunjungan itu bertujuan untuk meminta persetujuan Myanmar dari utusan ASEAN.

Myanmar adalah anggota ASEAN, dan secara tradisional anggota blok tersebut telah menahan diri untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri satu sama lain di tengah kritik bahwa perpecahan dan penyelarasannya dengan AS atau China melemahkan posisinya.

Dia mengatakan bahwa penunjukan utusan melibatkan kedua belah pihak di Myanmar, membuat prosesnya lambat.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar, yang telah menyimpan penghitungan rinci penangkapan dan kematian sejak pengambilalihan oleh militer bulan Februari, 818 pengunjuk rasa dan pengamat telah dibunuh oleh personel keamanan sejak kudeta. Lebih dari 4.300 orang ditahan, termasuk 104 orang yang telah dijatuhi hukuman.

Min Aung Hlaing mengatakan dalam sebuah wawancara pekan lalu dengan Phoenix Television yang berbasis di Hong Kong bahwa jumlah korban tewas telah dilebih-lebihkan dan sebenarnya sekitar 300, dan bahwa 47 polisi telah tewas dan lebih dari 200 terluka. (AP)

Editor : Sabar Subekti