Setara Kecam Kasus Tanjungbalai

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Setara Institute mengecam aksi perusakan hingga pembakaran rumah ibadah Buddha di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

“Setara Institute mengutuk keras tindakan pembakaran sejumlah tempat ibadah tersebut," kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dalam siara persnya yang diterima satuharapan.com, hari Sabtu (30/7).

Ismail menilai  kerusuhan yang terjadi di Tanjungbalai merupakan ekspresi intoleransi dan kekerasan yang tidak semestinya terjadi.

“Memang pemicunya sederhana yakni protes warga atas pengeras suara dari sebuah tempat ibadah, tetapi soal sepele yang terjadi di tengah masyarakat yang kurang toleran maka berbalas kerusuhan, apalagi diduga kuat terdapat sejumlah aktor yang memprovokasi,” kata dia.

Menurut Ismail, gerak cepat Polri dalam peristiwa ini telah mengambil langkah tepat dengan mempertemukan tokoh-tokoh agama dan memulihkan situasi menjadi lebih kondusif.

“Polri gerak cepat mengambil langkah tepat dengan mempertemukan tokoh-tokoh agama dan memulihkan situasi. Apalagi FKUB Sumut dalam catatan Setara Institute adalah salah satu FKUB berkinerja baik dalam memajukan toleransi. Tetapi langkah tersebut belum cukup. Polri diharapkan dapat mengungkap aktor penggerak kerusuhan tersebut," kata dia.

Untuk itu, Ismail berharap  masyarakat  tidak mudah terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi intoleran dan kekerasan lanjutan.

“Peristiwa tersebut memberikan pembelajaran bagi semua pihak, bahwa kondisi intoleransi di tengah masyarakat semakin meningkat," kata dia.

Menurut Ismail dalam berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terus terjadi mengkonfirmasi status toleransi masyarakat yang semakin menipis.

“Pemerintah harus mengambil langkah mendasar dalam merespons seluruh peristiwa pelanggaran yang terus terjadi. Tidak hanya reaktif dalam peristiwa aktual seperti pemadam kebakaran. Pemerintah hanya riuh saat peristiwa terjadi," kata dia.

Selain itu, kata Ismail Kementerian Agama Lukman Hakim Saifudin dan Kemendagri Tjahjo Kumolo  memegang peranan kunci mengelola hubungan antar agama, meningkatkan toleransi, dan menghapus praktik diskriminasi atas dasar agama/keyakinan.

“Hampir dua tahun menjabat, Tjahjo Kumolo dan Lukman Hakim Saifudin, belum menunjukkan langkah dan kebijakan yang mendasar, berbasis fakta, komprehensif dan berdasar pada Konstitusi RI," kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum