Suriah Akhiri Operasi Keamanan Homs, Ratusan Penjahat Perang Ditangkap

DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Media pemerintah Suriah mengatakan operasi keamanan lima hari di kota Homs berakhir pada hari Senin (6/1), dengan pemantau perang melaporkan ratusan penangkapan.

“Kami umumkan berakhirnya operasi penyisiran di lingkungan kota Homs setelah mencapai tujuan operasi,” kata kantor berita SANA, mengutip kepala badan Keamanan Umum Homs tanpa menyebut nama pejabat tersebut.

“Sejumlah tersangka ditangkap, dan kami serahkan mereka yang terbukti melakukan kejahatan ke pengadilan dan membebaskan sejumlah lainnya,” kata pernyataan itu, seraya menambahkan beberapa tersangka masih dalam penyelidikan.

Kampanye tersebut menargetkan "gudang senjata" dan menangkap "para penjahat yang telah melukai rakyat Suriah selama 13 tahun dan tidak menyerahkan senjata mereka di pusat-pusat permukiman," SANA melaporkan.

Pejabat tersebut menolak segala bentuk "balas dendam di luar sistem peradilan" dan berjanji untuk meminta pertanggungjawaban siapa pun yang melakukan kejahatan tersebut, serta meminta warga untuk melaporkan "setiap pelanggaran" yang dilakukan oleh para pejuang.

Sejak pasukan oposisi menggulingkan presiden Bashar al Assad bulan lalu, pemerintah transisi telah mendaftarkan mantan wajib militer dan tentara serta meminta mereka untuk menyerahkan senjata mereka.

Pihak berwenang sebelumnya mengatakan bahwa beberapa milisi pro Assad dan mantan agen pemerintah telah menolak untuk menyerahkan senjata mereka di Homs, kota terbesar ketiga di Suriah.

Rami Abdel Rahman, yang mengepalai pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights, mengatakan kepada AFP bahwa 150 orang telah ditangkap di kota Homs dan sedikitnya 500 orang lainnya ditahan di wilayah Homs.

Pekan lalu, seorang mantan pejabat yang bertanggung jawab atas kamera pengawas di dalam penjara Saydnaya yang terkenal kejam dan seorang komandan lapangan yang dituduh melakukan "kejahatan terhadap rakyat Suriah" ditangkap dalam operasi penggrebegan di Homs, SANA melaporkan dari sumber kementerian dalam negeri. (SANA/AFP)

Editor : Sabar Subekti