Uni Eropa Jatuhkan Sanksi pada 20 Pejabat Belarusia

BERLIN, SATUHARAPAN.COM-Uni Eropa telah setuju untuk menjatuhkan sanksi kepada 20 pejabat senior Belarus yang dicurigai melakukan kecurangan pemilu dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa, dan kemungkinan akan menempatkan Presiden Alexander Lukashenko dalam daftar, kata menteri luar negeri blok itu pada hari Jumat (28/8) pada sebuah pertemuan di Berlin.

Di Wina, Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE) menawarkan untuk menengahi kedua belah pihak di Belarus, dengan ketuanya Edi Rama berjanji untuk tidak "mencampuri urusan dalam negeri," tetapi pada saat yang sama menekankan bahwa pelanggaran hak asasi manusia harus diakhiri.

Presiden otoriter Belarusia yang berkuasa selama 26 tahun menghadapi protes dalam beberapa pekan sejak ia terpilih kembali untuk masa jabatan keenam pada 9 Agustus dengan 80 persen suara. Pihak oposisi mengatakan pemungutan suara itu dicurangi dan Uni Eropa, antara lain, menolak hasilnya.

Dalam empat hari pertama demonstrasi, pasukan keamanan Belarusia menahan hampir 7.000 orang dan melukai ratusan orang dengan peluru karet, granat kejut, dan pentungan. Setidaknya tiga pengunjuk rasa tewas. Sekitar 180 orang ditahan pada aksi unjuk rasa pada hari Kamis (27/8).

Larangan Perjalanan untuk Lukashenko

"Kami memiliki kesepakatan umum tentang bagaimana daftar itu akan disusun dan siapa yang akan masuk dalam daftar," kata Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Tomas Petricek, kepada wartawan. Namun, hal-hal teknis yang terlibat dalam penyelesaian resmi daftar tersebut belum akan diselesaikan setidaknya selama satu pekan lagi.

Ditanya apakah presiden Belarusia akan terkena larangan perjalanan dan pembekuan aset, Petricek mengatakan ia yakin bahwa “Lukashenko harus ada dalam daftar. Pertanyaannya adalah apakah di tahap pertama, atau tahap selanjutnya, atau apakah tidak ada kemajuan.”

Menteri Luar Negeri Lithuania, Linas Linkevicius, setuju bahwa Lukashenko harus masuk dalam daftar sekarang, tetapi ia mengakui bahwa mungkin ada "alasan taktis" untuk menahan pemimpin Belarusia itu. Lithuania telah mengajukan sendiri daftar 118 pejabat Belarusia.

Beberapa negara lebih memilih pendekatan bertahap yang akan meningkatkan tekanan dengan menambahkan lebih banyak nama secara progresif, jika Lukashenko gagal melakukan pembicaraan dengan pihak oposisi.

Yunani dan Siprus juga diyakini menuntut sanksi diberikan kepada Turki atas apa yang mereka katakan sebagai eksplorasi energi ilegal di Mediterania timur sebelum kedua negara menyetujui tindakan terhadap Belarusia.

Putin Ancam Kirim Polisi ke Belarusia

Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada hari Kamis (27/8) memperingatkan bahwa dia siap mengirim polisi ke Belarusia jika protes di sana berubah menjadi kekerasan, tetapi belum melihat kebutuhan seperti itu.

Linkevicius mengatakan bahwa "kami tidak dapat mengecualikan invasi ini," dan bahwa UE juga harus mengirimkan peringatan yang jelas kepada Rusia.

Kanselir Jerman, Angela Merkel, mengatakan dia menekankan pentingnya kedaulatan Belarusia dalam pembicaraan telepon baru-baru ini dengan Putin. "Saya berharap unit seperti itu tidak akan dikerahkan," katanya kepada wartawan di Berlin.

Merkel mengatakan dia juga mencoba menelepon Lukashenko, tetapi sejauh ini dia menolak untuk berbicara dengannya.

Tawara Mediasi dari OSCE

Uni Eropa telah mendukung proposal dari OSCE untuk mempromosikan dialog di Belarusia, salah satu dari 57 negara anggota organisasi tersebut, dan mengatakan siap memberikan bantuan untuk memajukan mereka.

Dalam pertemuan khusus tentang situasi di Belarusia di Wina pada hari Jumat (28/8), Rama, yang merupakan perdana menteri Albania, menguraikan kasus bagi organisasi untuk membantu memfasilitasi pembicaraan antara Lukashenko dan oposisi.

“Agar negara dapat bergerak maju dengan aman dan seaman mungkin akan membutuhkan saling pengertian dan kerja sama di dalam Belarusia,” kata Rama. “Dan peran kita seharusnya membantu mewujudkannya.”

Dia menekankan bahwa "jika kita ingin memainkan peran konstruktif, kita tidak perlu memihak" dan OSCE dapat memberikan "konseling pihak ketiga yang tidak memihak."

Tetapi pada saat yang sama, dia mencatat pembatasan pada jurnalis, dan adanya korban cedera serta hilangnya nyawa para pengunjuk rasa dalam tindakan keras pemerintah, dengan mengatakan bahwa "gambarnya jelek."

"Belarusia di sini, bersama kami, sebagai teman, tetapi teman harus saling mengingatkan tentang kebenaran penting, dan pihak berwenang di Minsk perlu mendengarkan ini," katanya.

“OSCE didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencakup penghormatan penuh terhadap demokrasi dan hak asasi manusia... Tidak boleh ada alasan atau apapun tentang hal ini. Ini adalah prinsip dan harus ditegakkan." (AP)

Editor : Sabar Subekti