UNICEF: 463 Juta Anak Tak Punya Akses Belajar Jarak Jauh

SATUHARAPAN.COM-Setidaknya 463 juta anak di seluruh dunia tidak memiliki akses untuk pembelajaran jarak jauh akibat penutupan sekolah terkait virus corona, kata Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-bangsa (UNICEF) pada hari Kamis (27/8).

Memperhatikan pesan dalam akun Tweetter bahwa sekitar 1,5 miliar anak terkena dampak penutupan sekolah, badan PBB tersebut menggambarkan situasi tersebut sebagai "darurat pendidikan global."

“Banyaknya anak-anak yang pendidikannya benar-benar terganggu selama berbulan-bulan adalah keadaan darurat pendidikan global. Dampaknya dapat terus dirasakan dalam ekonomi dan masyarakat selama beberapa dekade mendatang,” kata Henrietta Fore, direktur eksekutif UNICEF.

Setelah menganalisis informasi dari 100 negara, UNICEF menyimpulkan bahwa beberapa anak mungkin tidak dapat belajar dari jarak jauh, karena "faktor persaingan di rumah" bahkan ketika mereka memiliki akses ke platform yang diperlukan.

Faktor-faktor ini termasuk "tekanan untuk melakukan pekerjaan rumah", "dipaksa bekerja", "lingkungan yang buruk untuk belajar", dan "kurangnya dukungan dalam menggunakan kurikulum online atau siaran."

Ini terjadi pada anak-anak dari tingkat pra sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, badan PBB memperingatkan.

Anak-anak sekolah di sub-Sahara Afrika, menurut laporan UNICEF, adalah yang paling parah terkena dampaknya. Sementara mereka yang berafiliasi dengan rumah tangga termiskin dan daerah pedesaan di semua bagian dunia "berisiko tinggi kehilangan selama penutupan."

72% Tak Dapat Akses

Secara global, 72 persen anak sekolah yang tidak dapat mengakses pembelajaran jarak jauh tinggal di rumah tangga termiskin di negara mereka.

Di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, anak sekolah dari rumah tangga termiskin mencapai hingga 86 persen siswa yang tidak dapat mengakses pembelajaran jarak jauh, menurut laporan tersebut.

UNICEF meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembukaan kembali sekolah yang aman ketika mereka mulai mengurangi pembatasan penguncian, bersama dengan investasi mendesak untuk memfasilitasi akses digital bagi anak-anak.

“Ketika pembukaan kembali tidak memungkinkan, (kami) mendesak pemerintah untuk memasukkan kompensasi pembelajaran untuk waktu pembelajaran yang hilang ke dalam kelangsungan sekolah dan rencana pembukaan kembali,” kata badan tersebut. Dijelaskan bahwa kebijakan dan praktik pembukaan sekolah harus mencakup perluasan akses ke pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh, terutama bagi kelompok marginal.

Badan ini juga menekankan bahwa sistem pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan atau krisis baru.

Editor : Sabar Subekti