Belanja Negara RAPBN 2023 Dirancang Sebesar Rp3.041,7 triliun
Belanja negara dalam RAPBN 2023 sebesar Rp 3.041,7 triliun: pemerintah pusat Rp 2.230 triliun, Transfer ke Daerah Rp 811,7 triliun.
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun.
"Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai berikut. Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke daerah Rp811,7 triliun," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 - 2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, hari Selasa (16/8).
Presiden menyampaikan bahwa dari total RAPBN 2023, anggaran kesehatan direncanakan mendapat porsi 5,6 persen dari belanja negara atau sebesar Rp169,8 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun yang akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar. Anggaran perlindungan sosial tersebut juga bertujuan untuk mampu memotong rantai kemiskinan dalam jangka panjang.
Disebutkan akan ada reformasi program perlindungan sosial dengan perbaikan basis data penerima manfaat melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat,serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah akan berinvestasi pada sumber daya manusia Indonesia sehingga mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun.
"Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," kata Presiden.
"Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi," katanya.
Pembangunan infrastruktur pada program kerja tahun 2023 dianggarkan Rp392,0 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Presiden menyebut pembangunan infrastruktur akan memadukan anggaran dengan skema pendanaan di luar APBN untuk mendukung target percepatan. Skema pendanaan APBN dan non-APBN tersebut akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan.
Editor : Sabar Subekti
BKSDA Titipkan 80 Buaya di Penangkaran Cianjur
CIANJUR, SATUHARAPAN.COM - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah I Bogor, mengakui 80 ek...