Erdogan: Turki Mungkin Akan Berpisah dengan Uni Eropa

ANKARA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan pada hari Sabtu (16/9)  bahwa Turki mungkin akan berpisah dengan Uni Eropa. Ini menyiratkan bahwa negara tersebut sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri upayanya untuk bergabung dengan blok beranggotakan 27 negara tersebut.

“Uni Eropa melakukan upaya untuk memutuskan hubungan dengan Turki,” katanya kepada wartawan sebelum berangkat ke Majelis Umum ke-78 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York.

“Kami akan mengevaluasi situasinya, dan jika diperlukan kami akan berpisah dengan UE.”

Ia menanggapi pertanyaan mengenai laporan baru-baru ini yang diadopsi oleh Parlemen Eropa, yang menyatakan “proses aksesi tidak dapat dilanjutkan dalam kondisi saat ini, dan menyerukan kepada UE untuk mengeksplorasi ‘kerangka paralel dan realistis’ untuk hubungan UE-Turki.”

Turki mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1999, dan pembicaraan aksesi dimulai pada tahun 2005. Negosiasi aksesi terhenti pada tahun 2018 karena “kemunduran demokrasi,” menurut Parlemen Eropa.

Pernyataan Erdogan pada hari Sabtu muncul lebih dari sepekan setelah menteri luar negeri Turki menegaskan tekad negaranya untuk bergabung dengan UE dan mendesak blok tersebut untuk mengambil langkah berani untuk memajukan upayanya.

Erdogan menuduh Uni Eropa menarik diri dari Turki di tengah kritik terhadap upaya Ankara untuk mengatasi masalah demokrasi dan supremasi hukum.

Erdogan mendapatkan janji dari Brussel untuk menghidupkan kembali perundingan keanggotaan yang pertama kali dimulai pada tahun 2005 dengan imbalan pencabutan blokade terhadap upaya Swedia untuk bergabung dengan aliansi militer NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Awal bulan ini, komisaris perluasan UE, Oliver Varhelyi, melakukan perjalanan ke Turki dan mengatakan bahwa meskipun keanggotaannya memiliki “potensi besar”, blok tersebut perlu melihat tindakan mengenai masalah hak asasi manusia sebelum perundingan dilanjutkan.

Erdogan telah menjadikan perbaikan hubungan yang rusak dengan sekutu-sekutu Barat sebagai prioritasnya setelah memenangkan pemilu yang sulit pada bulan Mei menyusul ketegangan selama bertahun-tahun setelah pemerintahnya melancarkan tindakan keras setelah kudeta yang gagal pada bulan Juli 2016, yang memicu tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Selama kunjungannya, Varhelyi mengatakan "ada kriteria yang sangat jelas yang ditetapkan oleh Dewan Eropa yang perlu ditangani".

“Dan kriteria ini berkaitan dengan demokrasi dan supremasi hukum, dan misalnya peta jalan yang kredibel untuk bergerak maju dalam reformasi ini,” katanya. (AP/AFP)

Editor : Sabar Subekti