Kepala Polisi Vietnam, To Lam, Dikukuhkan sebagai Presiden

HANOI, SATUHARAPAN.COM-Menteri Keamanan Publik Vietnam, To Lam, pada hari Rabu (22/5) dikukuhkan sebagai presiden baru negara itu. Dia mengawasi operasi polisi dan intelijen selama periode ketika kelompok hak asasi manusia mengatakan kebebasan dasar telah ditekan secara sistematis, dan dinas rahasianya dituduh melanggar hukum internasional.

Lam dikonfirmasi oleh Majelis Nasional Vietnam setelah pendahulunya mengundurkan diri di tengah kampanye anti korupsi yang sedang berlangsung yang telah mengguncang para pemimpin politik dan elite bisnis negara tersebut dan telah mengakibatkan banyak perubahan di tingkat atas pemerintahan.

Kepresidenan Vietnam sebagian besar bersifat seremonial, namun peran barunya sebagai kepala negara menempatkan pria berusia 66 tahun itu dalam “posisi yang sangat kuat” untuk menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis berikutnya, posisi politik paling penting di negara tersebut, kata Nguyen Khac Giang , seorang analis di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Nguyen Phu Trong, terpilih untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2021, tetapi pada usia 80 tahun, ia mungkin tidak akan mencalonkan diri lagi setelah tahun 2026.

Trong adalah seorang ideolog yang memandang korupsi sebagai ancaman paling serius yang dihadapi partai. Sebagai pejabat tinggi keamanan Vietnam, Lam telah memimpin kampanye anti korupsi Trong.

Setelah Lam dikukuhkan sebagai presiden, Wakil Menteri Keamanan Publik, Tran Quoc To, ditunjuk untuk mengambil alih jabatannya di kementerian untuk jabatan sementara.

Masalah Ekonomi dan HAM

Lam menghabiskan lebih dari empat dekade di Kementerian Keamanan Publik sebelum menjadi menteri pada tahun 2016. Kenaikan jabatannya terjadi ketika politbiro Vietnam kehilangan enam dari 18 anggotanya di tengah meluasnya kampanye anti korupsi, termasuk dua mantan presiden dan ketua parlemen Vietnam.

Lam berada di balik banyak penyelidikan terhadap politisi terkenal, kata Giang.

Perdana Menteri Pham Minh Chinh dipandang sebagai pesaing utama lainnya yang mungkin akan menggantikan Trong, kata Giang.

Wakil ketua parlemen Vietnam saat ini dikukuhkan pada hari Senin sebagai ketua Majelis Nasional setelah pendahulunya, Vuong Dinh Hue, mengundurkan diri di tengah kampanye anti korupsi. Hingga pengunduran dirinya, Hue juga dipandang sebagai calon penerus Trong.

Ketidakstabilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sistem politik Vietnam telah membuat takut para investor ketika negara tersebut mencoba memposisikan dirinya sebagai alternatif bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengalihkan rantai pasokan mereka dari China.

Membanjirnya investasi asing, terutama di bidang manufaktur produk-produk berteknologi tinggi seperti ponsel pintar dan komputer, meningkatkan harapan bahwa negara tersebut akan bergabung dengan “Empat Macan Asia” – Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan, yang perekonomiannya mengalami industrialisasi pesat dan mencatat pertumbuhan tinggi.

Namun skandal dan ketidakpastian – termasuk hukuman mati bagi seorang taipan real estate yang dituduh menggelapkan hampir 3% PDB negara tersebut pada tahun 2022 – telah membawa ketidakpastian dan keengganan birokrasi dalam mengambil keputusan. Pertumbuhan ekonomi merosot menjadi 5,1% tahun lalu dari 8% pada tahun 2022 karena melambatnya ekspor.

Selama masa kepemimpinan Lam di Kementerian Keamanan Publik, Human Rights Watch, Amnesty International dan organisasi pengawas lainnya telah mengkritik keras Vietnam atas pelecehan dan intimidasi yang mereka lakukan terhadap para pengkritik.

Pada tahun 2021, pengadilan menghukum setidaknya 32 orang karena memposting opini kritis tentang pemerintah dan menjatuhkan hukuman beberapa tahun penjara kepada mereka, sementara polisi menangkap setidaknya 26 orang lainnya atas tuduhan palsu, menurut Human Rights Watch.

Di bawah pengawasan Lam sebagai bos keamanan utama Vietnam, masyarakat sipil menghadapi pembatasan lebih lanjut, pembatasan bantuan asing yang diberlakukan pada tahun 2021 diperketat pada tahun 2023, negara tersebut memenjarakan aktivis iklim, dan undang-undang diberlakukan untuk menyensor media sosial, kata Ben Swanton dari The 88 Project, sebuah kelompok yang mengadvokasi kebebasan berekspresi di Vietnam.

“Dengan naiknya To Lam ke kursi kepresidenan, Vietnam sekarang benar-benar menjadi negara polisi,” kata Swanton, seraya menambahkan bahwa Politbiro yang berkuasa di Vietnam kini didominasi oleh pejabat keamanan saat ini dan mantan pejabat keamanan. Dia mengatakan dia mengharapkan intensifikasi penindasan dan sensor lebih lanjut.

Saat Vietnam menerapkan lockdown akibat COVID-19 pada tahun 2021, sebuah video muncul yang menunjukkan koki Turki, Nusret Gokce, yang dikenal sebagai Salt Bae, memberi makan steak bertatahkan emas kepada Lam di London. Meskipun ada upaya untuk menyensornya, video tersebut tetap menjadi viral, memicu kemarahan luas dari orang-orang yang mengalami lockdown akibat virus yang memperburuk kesulitan ekonomi.

Sementara itu, seorang penjual mie Vietnam bernama Bui Tuan Lam, yang mengikuti video tersebut dengan parodi Salt Bae, ditangkap atas tuduhan menyebarkan propaganda anti negara dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Hal ini juga terjadi pada masa jabatan Lam sebagai menteri keamanan publik, pada tahun 2017, ketika pihak berwenang Jerman mengatakan pengusaha Vietnam dan mantan politisi Trinh Xuan Thanh dan seorang rekannya diculik dan diseret ke dalam sebuah van di pusat kota Berlin, dalam apa yang disebut oleh para pejabat di sana sebagai “pelanggaran mencolok dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hukum Jerman dan internasional.”

Vietnam menyatakan bahwa Thanh menyerah kepada pihak berwenang Vietnam setelah menghindari surat perintah penangkapan internasional selama hampir setahun. Jerman mengatakan dia dan rekannya diculik, dan menanggapinya dengan memanggil duta besar Vietnam untuk melakukan pembicaraan dan mengusir atase intelijennya.

Thanh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2018 setelah diadili di Vietnam.

Mengumumkan dakwaan terkait spionase pada tahun 2022 terhadap seorang pria yang dituduh menjadi bagian dari penculikan Thanh, Kantor Kejaksaan Federal Jerman mengatakan penculikan itu adalah “operasi dinas rahasia Vietnam” yang dilakukan oleh agen-agen Vietnam dan anggota kedutaan besarnya di Berlin, juga seperti yang terjadi pada beberapa warga negara Vietnam yang tinggal di Eropa.

Tersangka, yang diidentifikasi hanya sebagai Ahn TL sejalan dengan undang-undang privasi Jerman, dihukum pada tahun 2023 karena membantu dan bersekongkol dalam penculikan sebagai agen asing dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

“Hubungan antara Jerman dan Vietnam terus terguncang oleh kejahatan ini hingga hari ini,” kata pengadilan Jerman saat itu.

Tersangka lain, yang diidentifikasi sebagai Long NH, dinyatakan bersalah pada tahun 2018 di pengadilan Berlin atas tuduhan terkait spionase dan dijatuhi hukuman hampir empat tahun penjara. (AP)

Editor : Sabar Subekti