KND Harap Layanan Puskesmas Ramah Disabilitas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Indonesia Dante Rigmalia berharap layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, utamanya puskesmas yang ramah disabilitas bisa lebih merata di seluruh Indonesia.

"Kami sangat berharap ada praktik baik seperti dari Klaten, Jawa Tengah, atau dari Malang, Jawa Timur, yang sudah ada puskesmas ramah disabilitas. Semoga ini menjadi layanan standar di puskesmas dan bisa semakin menyebar di seluruh Indonesia," kata Dante dalam gelar wicara yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat (8/12).

KND memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang sudah menyelenggarakan berbagai program dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap 3 Desember, dan menekankan agar ada poin skrining atau pemeriksaan kesehatan masyarakat difabel pada setiap siklus hidup.

"Kami sangat mengapresiasi yang dilakukan Kemenkes, utamanya dengan transformasi kesehatan. Ada enam transformasi kesehatan, termasuk layanan primer atau preventif, yang kami harapkan ada poin skrining (kesehatan), baik sejak dalam kandungan, melahirkan, anak-anak, hingga orang dewasa yang mengalami disabilitas," ujar dia.

Dirinya juga memberikan apresiasi transformasi layanan rujukan yang dilakukan Kemenkes, salah satunya pembangunan rumah sakit di wilayah timur Indonesia.

"Kami berharap ketika ada bangunan (fasilitas kesehatan) baru, desain universal dapat mempertimbangkan kondisi disabilitas, dan keberadaan mereka bisa didesain serta menjadi perhatian sejak awal," ucap Dante.

Kemudian terkait kebutuhan kesehatan, Dante menyebutkan bahwa hingga kini masih banyak tantangan yang dihadapi, utamanya distribusi fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, ketersediaan alat, dan layanan kesehatan lain.

"Namun kami apresiasi dari segi pembiayaan, karena sudah fokus pada bagaimana layanan kesehatan untuk disabilitas dan kelompok rentan," tuturnya.

Transformasi tenaga kesehatan, lanjut dia, juga perlu diapresiasi karena ada praktik-praktik baik di beberapa puskesmas yang sudah memberikan tenaga psikolog dan terapis.

"Namun ini (tenaga psikolog dan terapis) belum banyak dilakukan. Kami berharap tenaga di puskesmas dan faskes bisa dipastikan ada tenaga untuk disabilitasnya, baik psikolog maupun terapis," kata dia.

Salah satu hal yang menjadi kendala bagi penyandang disabilitas, sambung dia, yakni akses informasi dan komunikasi yang masih sulit. Tetapi ia menghargai upaya Kemenkes yang sejauh ini telah menyediakan berbagai platform informasi dan komunikasi, juga melakukan sosialisasi layanan kesehatan yang memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas.

KND berharap bisa terus berkolaborasi dengan Kemenkes maupun instansi lainnya untuk mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang lebih baik lagi.

"Mari kita membangun bangsa Indonesia yang inklusif dan ramah disabilitas, serta mari kita libatkan penyandang disabilitas dalam setiap proses pembangunan agar bisa memberikan makna bagi bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyatakan bahwa Kemenkes telah menyusun peta jalan layanan inklusif disabilitas untuk membuka ruang kesetaraan di Indonesia.

"Dalam menangani setiap permasalahan disabilitas, Kemenkes telah menyusun strategi berupa peta jalan layanan kesehatan inklusif disabilitas dan program layanan anak berkebutuhan khusus," kata Wamenkes.

Ia menjelaskan, peta jalan layanan kesehatan inklusif disabilitas bertujuan untuk melakukan intervensi dalam mengoptimalkan potensi anak-anak berkebutuhan khusus.

Selain itu, juga meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga medis dalam melayani pasien berkebutuhan khusus, dan membangun fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas.