PDIP Nilai Ahok Terlalu Reaktif Sikapi Pilkada 2017

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Diah Pitaloka, menilai sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengancam tidak ingin mengikuti pemilihan kepala daerah 2017 terkait penambahan syarat dukungan bermaterai, terlalu reaktif.

Menurut Diah, sikap Ahok seharusnya tidak perlu terlalu reaktif karena perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masih berupa rancangan.

"Ahok tidak usah terlalu reaktif dan mikirin diri sendiri enggak memikirkan konteks lebih luas. Aturan pemberian materai itu bukan cuma buat DKI saja. Ini lebih kepada kepentingan nasional, dan melindungi hak suara masyarakat," kata Diah saat dihubungi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari Jumat (22/4).

Sebelumnya, dalam perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan kepala daerah ditambahkan satu ayat yang menginginkan surat pernyataan dukungan terhadap calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah ditambahkan meterai.

Dalam Pasal 14 ayat 8 disebutkan bahwa meterai dibubuhkan pada perseorangan, dalam surat pernyataan dukungan dihimpun secara perseorangan atau materai dibubuhkan pada dokumen kolektif per desa, dalam surat pernyataan dukungan dihimpun kolektif per desa.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, penggunaan materai dalam memberikan dukungan tidak dimaksudkan memberatkan calon perseorangan. Sebab ide ini muncul untuk melindungi hak suara masyarakat. Tidak dapat dipungkiri ada oknum-oknum yang mencari celah dalam kesempitan dengan menjual KTP.

"Bisa saja ada oknum yang jual KTP di kelurahan, jadi calo saja. Makanya perlu materai untuk memberikan kekuatan hukum pada masyarakat yang mendukung calon perseorangan, jadi enggak bebanin Pak Ahok. Ini murni untuk melindungi si pendukung," kata dia.

Menurut Diah, Ahok juga tidak perlu memikirkan akan mengeluarkan biaya besar. Jika masyarakat murni mendukung, pasti tidak akan ada masalah mereka membeli materai demi pemimpin yang sesuai hati nuraninya.

"Kalau gak ada mobilisasi massa kan gak akan keluar biaya besar. Masyarakat pasti rela kok beli materai buat pemimpin mereka, jika itu benar dukungan datang dari hati ya," katanya.

Pada hari Rabu (20/4), Ahok memprediksi ia tidak akan bisa ikut Pemilihan Kepala Daerah 2017 jika KPU menerapkan aturan penyertaan meterai dukungan untuk calon perseorangan.

"Saya sih sudah pikir santai sajalah. Yang sudah terkumpul berapa saya kumpulin. Kalau dia (KPU) bilang tidak bisa ikut kalau tidak ada meterai, ya sudah tidak usah ikut," kata dia di Balai Kota, hari Rabu (20/4) sebagaimana dikutip kompas.com.

"Kan mereka semua maunya saya enggak jadi gubernur kan?" ujar Ahok.

Karena itu, Ahok mengaku saat ini sudah menyiapkan diri jika nantinya tak bisa ikut pilkada. Cara yang dilakukannya adalah dengan menggenjot percepatan penyelesaian sejumlah program pembangunan.

"Ya sudah saya sampai Oktober 2017 saya akan beresin Jakarta semampu saya, habis itu silakan pesta pora," ujar dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja