Loading...
DUNIA
Penulis: Sabar Subekti 09:59 WIB | Jumat, 10 April 2020

PM Baru Irak Janji Kontrol Kepemilikan Senjata dan Berantas Korupsi

Perdana Menteri Irak, Mustafa al-Kadhimi. (Foto: Reuters)

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM-Mustafa Al-Kadhimi yang ditunjuk menjabat perdana menteri Irak, mengatakan pada hari Kamis (9/4) bahwa dia akan membatasi senjata di masyarakat. Senjata seharusnya hanya berada di tangan pemerintah, katanya.

Dia ditunjuk oleh Presiden Irak, Barham Salih, sebelumnya juga mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi setempat bahwa tujuan utama pemerintahnya adalah memerangi korupsi dan mengembalikan orang-orang terlantar ke rumah.

Dia adalah orang ketiga yang ditunjuk untuk menjabat perdana menteri dalam 10 pekan terakhir. Sebelumnya dia orang yang ditunjuk untuk jabatan itu gagal membentuk kabinet dan mengundurkan diri.

Irak dalam krisis pemerintahan setelah perdana menteri Adel Abdul Mahdi mengundurkan diri atas desakan rakyat yang memprots pemerintahan melalui demonstrasi jalanan dalam beberapa bulan sejak Oktober tahun lalu. Demonstrasi itu telah menyebabkan kematian lebih dari 500 orang, sebagian besar pemrotes.

Presiden Irak Barham Salih menunjuk Kadhini, mantan kepala intelijen, pada hari Kamis, beberapa saat setelah pendahulunya Adnan Zurfi mengakhiri upayanya untuk membentuk pemerintahan. Orang yang ditujuk sebelumnya adalah Mohammed Tawfiq Allawi.

Acara nominasi dihadiri oleh tokoh-tokoh politik utama negara itu, yang menunjukkan dukungan luas pada Kadhimi, 53 tahun, yang tidak dimiliki oleh kedua PM yang ditunjuk sebelumnya.

Dukungan itu adalah hasil dari serangkaian pertemuan politik selama sepekan terakhir yang bertujuan mencapai konsensus atas Kadhimi, kepala Badan Intelijen Nasional Irak.

Pertemuan itu dihadiri oleh Jenderal Iran, Ismail Qaani, yang telah memimpin unit operasi asing Quds Force Iran sejak serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat di Baghdad menewaskan pendahulunya, Qasem Soleimani, pada bulan Januari.

Teheran memiliki pengaruh politik dan militer yang luas di Irak, dan persetujuannya dipandang perlu bagi setiap kandidat perdana menteri. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home