Loading...
EKONOMI
Penulis: Sabar Subekti 12:54 WIB | Kamis, 17 Februari 2022

Rencana Kerja Pemerintah 2023 Fokus pada Peningkatan Produktivitas dan Transformasi Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan keterangan pers terkait hasil sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 16 Februari 2022. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, pemerintah telah menetapkan tema dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.

“Tema ini mendorong bahwa sektor produktif penting untuk melakukan reformasi dan transformasi sehingga sektor-sektor tertentu bisa terus meningkat,” kata Menko Perekonomian dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, hari Rabu, 16 Februari 2022 seusai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Dari sisi ekonomi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,3 sampai 5,9 persen dengan sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran atau konsumsi di kisaran lima persen.

“Investasi meningkat sekitar enam persen dan ini selevel dengan sebelum pandemi COVID. Ekspor naik antara enam dan tujuh persen. Hilirisasi menjadi perhatian utama dan juga memperhatikan kebutuhan global,” tambahnya.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah kebijakan prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023, termasuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan pada tahun 2024 mencapai nol sampai satu persen.

“Artinya, tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5 sampai tiga juta penduduk,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diprioritaskan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam pemulihan dunia usaha prioritas pada revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Dan di sektor ekonomi hijau, pembangunan rendah karbon akan menjadi langkah penting untuk mendukung target Indonesia mencapai nol emisi karbon pada 2060.

Pada tahun 2023, tambah pemerintah masih akan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. “Terutama infrastruktur dasar termasuk antara lain adalah air bersih dan sanitasi,” katanya.

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home