Sidang Umum PBB, Vatikan: Bahaya Ketakpedulian Meluas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pietro Parolin, Sekretaris Negara Takhta Suci Vatikan, dalam Sidang Umum PBB pada Senin (29/9) mengatakan bahwa Paus Fransiskus mengamati bahwa bahaya ketidakpedulian kini semakin meluas.

Ketika pemerintah tetap berdiam diri menghadapi permusuhan antarmasyarakat, Majelis Umum harus memperdalam pemahamannya tentang konflik yang sulit dan kompleks, yang tengah terjadi saat ini. Situasi dramatis di Irak utara dan beberapa bagian di Suriah menunjukkan bahwa masyarakat internasional tengah menghadapi fenomena baru. Organisasi teroris telah mengancam semua negara. Teroris sedapat mungkin harus dibubarkan dan pemerintahan dunia diganti dengan pseudo-agama. Pietro mengatakan bahwa kekerasan tersebut merupakan akibat dari  ketidakpedulian terhadap Allah dengan memalsukan agama itu sendiri.

Pietro mendesak Majelis Umum untuk fokus pada masalah budaya dan politik dari tantangan kontemporer serta lebih mempelajari efektivitas hukum internasional. Tantangan yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk baru terorisme sebaiknya tidak membuat penduduk dunia menyerah.

“Itu hanya akan menimbulkan reaksi yang bersifat xenophobia, yang paradoks akan memperkuat sentimen di jantung terorisme itu sendiri. Jalan terbuka untuk masyarakat internasional yang kemudian mempromosikan dialog dan komitmen perdamaian,” ujar Pietro.

Meskipun demikian, ancaman terorisme tidak dapat dihadapi dengan keterbukaan budaya saja. Pietro menekankan bahwa jalan penting hukum internasional juga tersedia masyarakat global. Global terorisme ini justru membuat kerangka hukum internasional menawarkan satu-satunya cara yang efektif untuk berurusan dengan ancaman tersebut. Hal itu merupakan sebuah desakan untuk menghentikan agresi melalui tindakan multilateral dan penggunaan kekuatan yang proporsional. Namun, masyarakat internasional telah menanggapi konflik di Suriah, Timur Tengah, dan Ukraina dengan suara-suara yang kontradiktif dan diam tanpa tindakan.

Selain itu, Pietro juga menunjukkan bahwa dalam hal pembangunan dan kemiskinan, prinsip ‘tanggung jawab untuk melindungi’ harus diterapkan untuk melindungi orang dari bentuk-bentuk agresi, seperti sistem keuangan yang hanya diatur oleh spekulasi dan maksimalisasi untuk mencari keuntungan. Keadilan sosial dan ekonomi, ia menggarisbawahi, adalah kondisi yang penting bagi perdamaian. (un.org)

Editor : Bayu Probo