Loading...
INDONESIA
Penulis: Ignatius Dwiana 15:54 WIB | Kamis, 11 Juli 2013

Komandan OPM Serukan Lanjutkan Perjuangan Kemerdekaan Papua

Danny Kogoya mengatakan kakinya tentara Indonesia diamputasi tanpa seijinnya. (foto: abcnews.com)

PAPUA NUGINI, SATUHARAPAN.COM - Danny Kogoya, komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerukan semua tokoh gerakan OPM berkumpul untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan dari Indonesia. Seperti dilansir dari situs Radio Australia.

Salah satu kakinya diamputasi karena luka tembak ketika dia meringkuk di penjara atas tuduhan pembunuhan tahun lalu. Menurutnya, kakinya diamputasi tanpa seijinnya. Tetapi dia telah bersumpah kembali ke hutan untuk melawan pemerintahan Indonesia.

"Ini kaki diamputasi untuk Gerakan Papua Merdeka. Saya meminta kemerdekaan ... Saya meminta Papua Barat untuk keluar dari Republik Indonesia," katanya.

Selama hampir 50 tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah berjuang melawan kontrol Indonesia atas Papua.


Danny Kogoya menyusup  ke Papua Nugini tahun lalu dan sekarang berada di tempat persembunyian yang disebut sebagai Kamp Victoria. Lokasi kamp berdekatan dengan perbatasan Papua Nugini dan Papua.

“Saya ingin Jacob Prai di Swedia, John Ondawame di Australia, Semua orang pemimpin di luar negeri untuk kembali ke kamp ini, kamp Victoria, untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan,” katanya.

Dia menyusup ke Papua Nugini setelah diancam akan ditangkap kembali walaupun sudah dibebaskan.

Kaki Danny Kogoya diamputasi polisi pada tahun lalu saat dalam tahanan. Dia bersumpah akan terus melakukan perlawanan meski berada di dalam hutan.

Danny Kogoya mengklaim telah memerintahkan pasukan 7000 pasukan untuk bersiaga dengan sekitar 200 pejuang aktif tetapi jumlah itu tidak dapat diverifikasi.

Pada bulan lalu, Papua Nugini dan Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi. Perjanjian itu dapat digunakan untuk mentargetkan mengekstradisi aktivis OPM Papua Barat yang kini berada di Papua Nugini.

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, mengatakan perjanjian ekstradisi akan digunakan untuk penjahat dan bukan aktivis politik. Mereka yang bisa dianggap mengganggu itu masih harus diuji.

"Kami berpendapat kebijakan dan masalah Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Kami telah secara konsisten mempertahankan itu," katanya.

Editor : Yan Chrisna


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home