Ekonom BNI Yakin Rupiah akan Menguat ke Rp 14.000

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia 1946 (BNI), Ryan Kiryanto meyakini nilai tukar rupiah akan bergerak menguat pada kisaran Rp 14.000 per dolar Amerika Serikat.

Ryan Kiryanto mengatakan rupiah akan menguat dikarenakan adanya paket kebijakan ekonomi jilid I dan II, serta jilid III yang akan lebih membumi. Selain itu, lanjut Ryan, rupiah akan menguat karena diperkuat juga dengan kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang lebih pro pasar dan sektor riil.

“Dengan adanya paket kebijakan ekonomi jilid I dan II serta akan ditambah dengan jilid III yang lebih membumi, juga diperkuat dengan kebijakan moneter BI dan kebijakan perbankan oleh OJK yang lebih pro pasar dan sektor riil, maka rupiah akan bergerak menguat ke kisaran Rp 14.000-an per dolar AS,” kata Ryan Kiryanto yang dihubungi satuharapan.com, di Jakarta, hari Senin (5/10).

Sementara itu, Ryan tidak sependapat dengan pernyataan tentang ‘kurs rupiah adalah tanggung jawab Bank Indonesia, bukan pemerintah (Presiden Joko Widodo).’ Menurut dia, upaya penguatan rupiah bukan hanya tanggung jawab Bank Indonesia, namun melibatkan pemerintah dan dunia usaha atau swasta yang secara bersama begerak kea rah yang lebih baik.

“Yang perlu diketahui, upaya menguatkan rupiah bukan hanya tanggung jawab Bank Indonesia, namun juga melibatkan pemerintah dan dunia usaha swasta untuk sama-sama bergerak ke arah yang lebih baik,” katanya.

Kemudian Ryan mengatakan, di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai dengan hari ini, ekonomi Indonesia belum dikatakan memasuki krisis. Menurut dia, dengan paket kebijakan ekonomi jilid II dan III yang lebih pro sektor riil dapat menahan terjadinya PHK, itu dikarenakan adanya paket insentif di dalamnya.

“Di paket jilid II dan III substansinya lebih pro sektor riil sehingga bisa menahan PHK, karena ada paket insentif di dalamnya,” kata dia.

Selanjutnya Ryan menilai, sangat salah kaprah dan salah mengerti apabila ada yang berpendapat paket deregulasi yang diluncurkan pemerintah merupakan liberalisasi ekonomi yang membuka Indonesia sebagai pasar bagi produk negara-negara lain. Menurut dia kebijakan ekonomi pemerintah justru melindungi kepentingan domestik yang pro pelaku pasar nasional.

“Sangat salah kaprah dan salah mengerti. Bagaimana pun kebijakan ekonomi pemerintah akan melindungi kepentingan domestik, jadi tentunya lebih pro pelaku usaha nasional,” kata ekonom BNI itu.

Editor : Eben E. Siadari