Forum Negara Kepulauan Pasifik Soroti Pelanggaran HAM di Papua

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM -  Indonesia telah berusaha keras agar isu Papua tidak diangkat dalam pertemuan ke-46 Forum Negara Kepuluan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF), yang berlangsung di Port Moresby sejak 7 September hingga 11 September. Namun Forum beranggotakan 16 negara kepulauan di Pasifik itu tetap memasukkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua menjadi salah satu agenda pembicaraan, di samping isu perubahan iklim.

Pelanggaran HAM di Papua bahkan disinggung dalam komunika bersama pada forum beranggotakan negara Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Republic of the Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and VanuatuCook Island.

Komunike tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Radio New Zealand, diterbitkan hari ini (11/9).

Indonesia mengirimkan Wamenlu A.M. Fachir menghadiri Forum.

Dalam komunike bersama, para pemimpin negara kepulauan Pasifik itu mengatakan  mereka mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua. Namun, masih prihatin tentang pelanggaran HAM di sana.  Oleh karena itu, Ketua Forum, yaitu Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, mendapat mandat untuk mendekati Jakarta mengekspresikan keprihatinan mengenai hal itu. Ia juga diminta untuk melakukan konsultasi tentang kemungkinan membentuk misi pencari fakta atas pelanggaran HAM di Papua.

Sejumlah negara, termasuk Australia dan Selandia Baru, sejak awal mengatakan tidak mau terlibat dalam disuksi tentang pembentukan misi pencari fakta di Papua. Sikap serupa ditunjukkan oleh Papua Nugini yang tidak ingin merusak hubungan dengan Indonesia. PM Selandia Baru, John Key, menegaskan bahwa isu Papua adala h urusan pemerintah Indonesia.

Namun lobi intensif masyarakat sipil untuk mengangkat isu tersebut, disamping desakan dari sejumlah negara, terutama Solomon, menyebabkan isu Papua tetap dibahas. Peter O'Neill mengatakan keprihatinan tentang pelanggaran HAM di Papua telah dicatat dengan serius oleh para pemimpin yang tergabung dalam Forum. "Kami menyerukan semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi HAM dari semua warga di Papua, dan pemimpin (yang tergabung dalam Forum) meminta ketua Forum untuk menyampaikan pandangan  Forum kepada pemerintah Indonesia dan untuk berkonsultasi tentang kemungkinan misi pencari fakta  untuk membahas situasi di Papua dengan semua pihak yang berkepentingan," kata dia dalam pernyataan yang dilansir Radio New Zealand.

Wamenlu A.M. Fachir sebelumnya mengatakan Indonesia hadir di Port Moresby sebagai mitra dialog dan mitra pembangunan Forum."Indonesia sebagai dialog partner di Pacific Island Forum dan sebagai development partner. Sebenarnya pertemuan sejak 7 September, tetapi kehadiran kita diharapkan pada 10-11 September," kata A.M. Fachir di Gedung DPR, kepada Antara hari Selasa (7/9) lalu.

Menurut Fachir, kehadiran Pemerintah Indonesia dalam PIF kali inibukanlah yang pertama. Indonesia sudah beberapa kali menghadiri PIF sebagai mitra dialog dan mitra pembangunan. "Indonesia tentu selalu menjadi bagian dari upaya untuk ikut berkontribusi di dalam pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik," ujar dia.

"Lagi pula, kita (Indonesia) memang bagian dari kawasan Pasifik. Jadi, kita ikut hampir semua pertemuan negara-negara Pasifik, seperti PIDF (Pacific Island Development Forum), PIF, dan MSG (Melanesian Spearhead Group)," lanjut Fachir.

Wamenlu mengatakan, Indonesia telah cukup banyak berkontribusi dalam berbagai hal untuk pembangunan negara-negara Pasifik, antara lain melalui kerja sama pembangunan kapasitas. Selanjutnya, dia menyebutkan bahwa beberapa isu yang akan menjadi fokus pembahasan dalam PIF, antara lain masalah perubahan iklim, "blue economy", dan konektivitas.

Namun, isu perubahan iklim menjadi fokus utama dalam pertemuan PIF itu, karena negara-negara kepulauan kecil di Pasifik, seperti Kiribati, Palau, Tuvalu, merupakan negara yang paling terkena dampak buruk dari perubahan iklim.

Hasil pembahasan tentang perubahan iklim di PIF nantinya akan diteruskan ke Konferensi Perubahan Iklim PBB, COP21, di Paris pada Desember 2015.

Editor : Eben E. Siadari