LSM Solomon Islands Bantah Ikut dalam Kunjungan ke Papua

HONIARA, SATUHARAPAN.COM - Badan yang menaungi lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Solomon Islands secara resmi mengeluarkan bantahan atas keikutsertaan lembaga itu pada sebuah kunjungan delegasi pemerintah negara itu ke Indonesia dan Papua pekan lalu.

Development Service Exchange (DSE), organisasi yang memayungi LSM di Solomon Islands, menyatakan  bantahannya atas klaim yang menyatakan badan itu "secara resmi diwakili" dalam delegasi pemerintah yang mengunjungi Papua pekan lalu.

Diakui bahwa delegasi pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Staf di Kantor Perdana Menteri, John Usuramo, mengikutkan ketua DSE, Inia Barry, dan aktivis masyarakat sipil lainnya dalam kunjungan tersebut.

Tapi DSE, badan puncak bagi masyarakat sipil di Kepulauan Solomon, mengatakan bahwa pihaknya belum mendukung siapa pun untuk mewakili masyarakat sipil pada kunjungan tersebut.

Oleh karena itu, kehadiran para individu di dalam delegasi tersebut, menurut keterangan resmi yang disiarkan oleh Solomon Star, bertindak sebagai individu, bukan organisasi.

"Mereka tidak mewakili DSE atau organisasi masyarakat sipil lainnya di Solomon Islands," kata sekretaris umum DSE, Jennifer Wate, kepada Solomon Star hari ini (02/05)

Wate mengatakan DSE mengadvokasi HAM, keadilan dan penentuan nasib sendiri dan terus menunjukkan dukungan kuatnya kepada rakyat Papua.

Ia mengatakan bahwa DSE terus mengadvokasi Pemerintah Solomon Islands untuk menegakkan nilai-nilai tersebut baik dalam perdagangan maupun dalam kebijakan luar negeri negara itu.

"DSE menghargai hubungan yang kuat antara masyarakat sipil Papua  dan Solomon Islands. Kami memperingatkan semua anggota kelompok ini karena tidak mengikutkan, berkonsultasi atau bahkan menginformasikan kelompok masyarakat sipil Papua tentang kunjungan mereka," demikian Wate dalam keterangannya.

Wate mengatakan bahwa manajemen DSE secara informal baru menyadari adanya perjalanan tersebut pada malam sebelum peserta terbang ke Indonesia.

"Para peserta meyakinkan manajemen DSE bahwa mereka hadir dalam kapasitas individu, dan tidak akan mewakili DSE atau organisasi Masyarakat Sipil. DSE tidak mengetahui rincian perjalanan atau ketentuan acuannya," kata Wate.

Ia menambahkan agar pemerintah, khususnya Kantor Perdana Menteri, secara resmi menghubungi DSE atau anggotanya apabila memerlukan perwakilan lembaga masyarakat sipil.

DSE adalah badan yang menaungi LSM di Solomon Islands secara nasional. Badan ini berdiri tahun 1984 dengan tujuan memfaslitasi dan mengkoordinasi jasa pembangunan bagi LSM dan mitra mereka. Saat ini DSE memiliki anggota 65 organisasi masyarkaat sipil (Civil Society Organization/CSO). Ke dalam organisasi ini termasuk LSM internasional yang bekerja di Solomon Islands.

Editor : Eben E. Siadari