Pemerintah Suriah Siap Bahas Pemerintahan Transisi

DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM -  Pemerintah Suriah menyatakan bersedia untuk membahas dokumen yang diajukan masyarakat internasional  tentang pemerintahan transisi untuk Suriah. Dokumen yang dimaksud adalah komunike jenewa I yang dibuat pada Juli 2012.

Hal itu disampaikan menurut berita yang disiarkan televisi negara Suriah, hari Rabu (29/1). Pembicaraan damai antara delegasi pemerintah Suriah dan oposisi di Jenewa, Swiss, yang ditengahi oleh Wakil Khusus gabungan PBB dan Liga Arab, Lakhdar Brahimi sempat menemui jalan buntu, karena perbedaan agenda.

Berita yang sama disampaikan oleh kantor berita negara Suriah, SANA. Disebutkan bahwa  Suriah setuju  membahas omunike Jenewa I dengan beberapa syarat dan keseriusan pada  kehidupan rakyat Suriah, kebebasan dan demokrasi.

Beda Agenda

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pihak delegasi pemerintah Suriah menyodorkan agenda pembahasan tentang keamanan dan menangani terorisme di negara yang dilanda perang selama tiga tahun.

Sementara pihak oposisi menghendakli pembahasan tentang pembentukan pemerintahan transisi yang diamanatkan oleh komunike Jenewa I.

Pengumuman yang dilakukan oleh televisi negara Suriah pada hari Rabu itu dikonfirmasi oleh juru bicara delegasi oposisi dari  Koalisi Nasional  yang berpartisipasi dalam pembicaraan di Jenewa.

“Untuk pertama kalinya, sekarang, kita berbicara tentang badan transisi," kata Louay Safi, juru bicara delegasi oposisi.

Pengumuman televisi pemerintah Suriah itu menunjukkan "kesiapan penuh" pemerintah untuk membahas rencana tersebut yang diajukan oleh masyarakat internasional dan dikenal sebagai komunike Jenewa I, "paragraf demi paragraf."

Komunike Jenewa ditulis pada bulan Juni 2012 sebagai cara yang mungkin untuk mencapai solusi politik yang damai menghentikan  perang saudara di Suriah.

Anggota oposisi dan wakil pemerintah yang menghadiri pertemuan pekan ini di Jenewa, mencoba untuk memecahkan beberapa kemacetan dalam negosiasi. Pembicaraan itu terhenti beberapa hari  sampai kedua belah pihak dalam konflik di Suriah sepakat untuk bertemu pada hari Rabu (29/1) ini.

"Kita akan berbicara tentang rincian dalam beberapa hari mendatang  tentang  badan transisi, tugasnya, dan  panjangnya  mandat," kata Safi.

Bahas Poin demi Poin

Kantoer berita SANA menyebutkan,  sesepakatan itu dicapai dalam sesi dialog pagi antara deklegasi pemerintah Suriah dan koalisi yang dipimpin Lakhdar Brahimi, yang berakhir pada Rabu sore.

Delegasi resmi Suriah mengatakan bahwa sejak awal mengumumkan kesiapan penuh untuk menempatkan komunike Jenewa I di atas meja dan membahasnya pada suatu waktu, mulai daripoin pertama.

Delegasi resmi Suriah mengatakan bahwa hal  itu menunjukkan kepada delegasi koalisi fakta bahwa yang terakhir tampaknya belum membaca bagian dari  komunike Jenewa I, kecuali poin 8, padahal ada point lain sebelum dan sesudahnya, dan bisa dimulai dari tengah.

Delegasi pemerintah Suriah menegaskan bahwa rakyat Suriah memiliki hak untuk memutuskan masa depan mereka sendiri, menekankan perlunya untuk oposisi yang mewakili spektrum yang luas untuk mengambil bagian dalam menciptakan masa depan Suriah.

Delegasi pemerintah Suriah juga menekankan pada sesi pagi hari  tentang kebutuhan semua pihak, termasuk PBB, untuk meningkatkan tanggung jawab mereka dan campur tangan yang tegas dengan negara-negara yang ikut campur dalam urusan Suriah, termasuk yang mendukung terorisme dalam berbagai cara. Delegasi ini menyebutkan  teroris dan pendukungnya di leuar negeri berusaha sabotase pertemuan Jenewa, dan  meminta negara-negara tersebut menghentikan tindakan tersebut segara.(AFP/SANA/DW.DE)