Pemprov DKI Upayakan Integrasi Tiket Transportasi Massal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM  - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berencana untuk mengintegrasikan sistem pembayaran seluruh transportasi massal yang beroperasi di wilayah Ibu Kota.

"Rencana ke depan, kami ingin pembayaran seluruh jenis transportasi massal digabung.  Jadi warga tidak perlu sampai membayar berkali-kali," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Menurut dia, dengan integrasi tersebut, sistem pembayaran transportasi massal baik Kereta Rel Listrik (KRL), Transjakarta, Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB), Kopaja AC maupun Mass Rapid Transit (MRT) akan disatukan.

"Kalau sudah terintegrasi, cukup satu kali membayar, warga bisa memilih jenis transportasi massal yang ingin dinaikinya sehingga tidak perlu membayar dobel," kata Basuki.

Lebih lanjut mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui integrasi, sistem pembayaran tiket nantinya akan berdampak terhadap kenaikan harga tiket transportasi masal.

Akan tetapi, dia menuturkan Pemprov DKI,  akan memberikan subsidi terhadap harga tiket tersebut. Dana subsidi itu akan diambil dari alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO).

"Konsepnya adalah misalnya harga tiket Rp10.000. Nanti warga hanya cukup membayar Rp 5.000 atau Rp 6.500, sedangkan sisanya merupakan subsidi dari kita," kata Basuki.

Meskipun demikian, dia mengungkapkan integrasi sistem pembayaran tiket transportasi massal tersebut  akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena banyaknya koordinasi yang harus dilakukan oleh berbagai pihak.

"Karena kita ingin nantinya semua angkutan umum di Jakarta berada di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kita, yaitu PT Transjakarta. Ini pasti butuh waktu yang tidak sebentar. Tapi kita akan terus upayakan," kata Basuki. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja