Taiwan Buka Kantor Bantu Warga Hong Kong Yang Melarikan Diri

TAIPEI, SATUHARAPAN.COM-Taiwan hari Rabu (1/7) membuka kantor untuk membantu orang-orang yang melarikan diri dari Hong Kong setelah China memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang baru di kota itu. Seorang menteri senior Taiwan mengatakan pihaknya akan terus mendukung kebebasan dan demokrasi di Hong Kong.

UU kontroversial yang mulai berlaku pada hari Rabu itu akan menindak kejahatan separatisme, subversi, terorisme dan kolusi dengan pihak asing dengan hukuman penjara hingga seumur hidup. UU tersebut mengisyaratkan era yang lebih otoriter terhadap kota Hong Kong yang adalah pusat kegiatan keuangan Asia.

Protes anti pemerintah di Hong Kong telah memenangkan dukungan luas dan lintas-partai di Taiwan yang demokratis dan diklaim China, di mana undang-undang tersebut telah banyak dikecam.

Sekitar 200 warga Hong Kong telah melarikan diri ke Taiwan sejak demonstrasi pro demokrasi dimulai pada tahun lalu, kata kelompok hak asasi manusia (HAM).

Pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen, pada bulan Mei menjadi pemimpin pertama di dunia yang menjanjikan langkah-langkah untuk membantu orang-orang Hong Kong yang melarikan diri akibat pengetatan kendali oleh China.

Tidak Hanya Menargetkan Warga Hong Kong

Tentang pembukaan kantor di pusat kota Taipei, kepala Dewan Urusan Pembuatan Kebijakan Taiwan untuk China Daratan, Chen Ming-tong, mengatakan fasilitas itu menunjukkan tekad Taiwan untuk membantu warga Hong Kong. "Ini adalah tonggak penting bagi pemerintah untuk lebih mendukung demokrasi dan kebebasan di Hong Kong," kata Chen.

Taiwan mendukung para pemrotes di Hong Kong sebagai antipati mendalam terhadap Beijing, yang tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya. Chen memperingatkan bahwa Beijing berusaha menargetkan orang-orang di negara lain dengan hukum.

"(UU) ini tidak hanya menargetkan penduduk di Hong Kong. Ini juga merupakan perintah yang dikeluarkan oleh “kekaisaran langit” untuk orang-orang di seluruh dunia," ujar Chen, merujuk pada pemerintah China.

UU keamanan nasional baru itu akan berlaku untuk penduduk tetap dan tidak tetap Hong Kong. Namun pihak Beijing membantah telah mengekang kebebasan Hong Kong dan mengecam rencana Taiwan untuk membantu warga Hong Kong.

Pada Selasa (30/6) malam, Kantor China untuk Urusan Taiwan mengatakan bahwa UU baru itu akan memotong campur tangan Taiwan di Hong Kong.

Menerima Banyak Telefon

Kantor itu dibuka pada hari peringatan kembalinya Hong Kong, bekas koloni Inggris, ke pemerintahan China pada tahun 1997. Namun Chen menolak mengatakan berapa banyak orang dari Hong Kong yang mereka perkirakan akan datang, atau berapa banyak pengajuan yang telah Taiwan terima sejauh ini.

Sumber-sumber diplomatik yang berbasis di Taipei mengatakan mereka memperkirakan hanya warga Hong Kong yang paling radikal dan kurang mampu yang datang ke Taiwan, dan sebagian besar lainnya lebih suka pergi ke negara-negara Barat, seperti Kanada, Inggris dan Amerika Serikat.

Wakil Chen, Chiu Chui-Cheng, mengatakan bahwa sekitar 24 orang akan bekerja di kantor baru Taiwan untuk menangani warga yang melarikan diri dari Hong Kong, dan mereka telah menerima "banyak telepon".

Mereka yang datang ke Taiwan perlu melakukannya secara legal, dan kantor Taiwan memiliki setidaknya 20 hotline untuk pemeriksaan di lapangan, kata Chiu. Dia menyebutkan Taiwan akan memberikan bantuan yang diperlukan, termasuk akomodasi. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti