Ujian Nasional (UN) Tetap Diberlakukan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Setelah melalui dua kali rapat terbatas (ratas) membahas evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhirnya memutuskan untuk tetap memberlakukan UN.

"Presiden telah memutuskan hal yang berkaitan dengan ujian nasional. Ujian nasional tetap diadakan dijalankan dengan berbagai penyempurnaan perbaikan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, hari Senin (19/12),

Sejumlah langkah perbaikan yang disiapkan antara lain peningkatan kemampuan guru yang telah disertifikasi sehingga diharapkan adanya evaluasi kinerja para pendidik, dan pemberian kisi-kisi nasional terhadap empat mata pelajaran yang diujiankan.

"Sehingga dengan demikian harapannya Ujian Nasional ini bisa menjadi benchmarking untuk kemajuan para siswa kita di kemudian hari," kata Pramono.

Indeks Prestasi Pendidikan Indonesia Meningkat

Sementara itu, Presiden Jokowi mengemukakan bahwa prestasi pendidikan Indonesia saat ini menunjukkan tren yang positif. Menurut laporan PISA (Programme for International Student Assesment) tahun 2015 oleh OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) , skor pendidikan Indonesia di bidang sains, membaca, dan matematika, mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

"Peningkatan yang cukup tajam dan jika tren ini berlanjut, maka diperkirakan tahun 2030, pendidikan di Indonesia akan setara dengan negara-negara di OECD," kata Presiden dalam sambutan pengantarnya.

Tren positif ini patut diapresiasi dan Presiden meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjadikannya sebagai patokan untuk memajukan sistem pendidikan di Tanah Air.

"Kalau kita lihat di negara-negara lain justru mengalami penurunan skor. Tapi di Indonesia justru skornya naik," imbuhnya.

Sebelumnya, pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 7 Desember 2016 yang lalu, Presiden Jokowi sudah meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian nasional, sebelum sampai pada keputusan apakah akan memberlakukan moratorium pelaksanaan UN.

Dalam ratas tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja. (Setpres)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja