Google+
Loading...
EDITORIAL
Penulis: Redaksi Editorial 20:05 WIB | Senin, 04 November 2019

Defisit Kepercayaan di Panggung Politik Dunia

Demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong. (Foto: Ist)

SATUHARAPAN.COM-Berbagai negara di dunia sekarang ini tengah menghadapi protes oleh rakyat yang digelar secara meluas. Beberapa kasus protes telah direspons dengan kekerasan oleh aparat keamanan dan menimbulkan banyak korban tewas.

Dua mencatat protes rakyat di Venezuela yang sudah berlangsung beberapa tahun, dan membuat ekonomi negara yang terpuruk itu semakin terjerembab. Setelah banyak kasus penjarahan, 4,5 juta penduduknya mengungsi ke negara lain.

Di bagian selatan benua Amerika, rakyat Chili juga bangkit memprotes pemerintah. Mereka marah karena di tengah kesulitan ekonomi, pemerintah justru menaikkan tarif transportasi. Cara aparat keamanan menangani demonstran diduga melanggar hak asasi manusia.

Protes rakyat juga digelar di Equador dan Bolivia, dan juga salah-satu pemicunya adalah masalah ekonomi. Namun di Amerika Serikat, bahkan pekan ini dunia tengah menyaksikan upaya menuju proses pemecatan Donald Trump sebagai presiden.    

Pro Demokrasi di Hong Kong

Di Asia, kita menyaksikan protes rakyat pro demokrasi di Hong Kong yang dipicu oleh rancangan undang-undang ekstradisi. Ini akan memungkinkan orang yang kritis terhadap China dan lari ke Hong Kong akan dikirim ke “daratan” untuk menghadapi hukuman. Padahal China disorot kuat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Aksi protes ini telah berlangsung beberapa bulan, sejak Juni, dan terus berkembang dengan penolakan terhadap pemerintah pimpinan Carrie Lam. Hingga sekarang belum ada tanda-tanda bahwa aksi protes dan masalahnya akan berakhir di sana.

Agak berbeda, yang terjadi di Asia selatan, Pakistan, karena aksi yang disebut Pawai Azadi dilakukan oleh kelompok tertentu saja, dan kurang mencerminkan kepentingan keseluruhan rakyat negara itu. Aksi diprakarsai partai Islam garis keras, Jamiatul i-Islami (JUI-F) yang tidak memiliki kursi di tingkat nasional, karena tidak mencapai batas perolehan suara 3,5 persen. Didukung dua partai lainnya, mereka menginginkan Perdana Menteri Imran Khan mundur, karena dinilai pemerintahannya tidak sah. Namun Khan balik menuding, karena tokoh yang terlibat pawai itu takut oleh rencananya memberantas korupsi. Ketiga partai justru bisa makin kurang populer.

Politik Sektarian di Lebanon

Di bagian Asia lainnya, rakyat Lebanon bangkit melawan pemerintah. Mereka telah tiga pekan memprotes karena ekonomi memburuk, korupsi yang meluas, dan politik sektarian yang membuat pemerintah tidak bekerja efektif. Protes membawa Perdana Menteri Saad Hariri mengundurkan diri.

Situasi yang mirip terjadi di Irak, di mana rakyat bangkit sejak awal Oktober ini. Mereka memprotes pemerintah, karena korupsi yang meraja lela, ekonomi yang memburuk dan banyaknya pengangguran serta layanan publik yang buruk.

Protes rakyat ini direspons dengan kekerasan oleh aparat keamanan, bahkan terlibatnya orang bersenjata, yang menyebabkan lebih dari 300 orang tewas, dan ribuan orang terluka. Situasi memburuk, karena beberapa partai politik telah bersepakat menggulingkan pemerintah pimpinan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi. Biang kerok yang dituding pemrotes adalah politik sektarian, dan politisi yang hanya jadi boneka kepentingan asing.

Sparatisme di Spanyol

Di Eropa, rakyat di Inggris turun ke jalan-jalan terkait dengan rencana negara itu untuk keluar dari Uni Eropa, namun menimbulkan pro dan kontra di kalangan politisi maupun rakyat. Belum adanya kepastian tentang agenda Brexit itu. Rakyat turun ke jalan di tengah perdebatan tanpa ujung di antara anggota parlemen.

Di Spanyol, kelompok yang pro pemisahan diri (separatis) di Catalonia, terus melakukan aksi protes menentang pemenjaraan terhadap sejumlah tokoh yang menginginkan pemisahan diri wilayah itu dengan Spanyol.

Di Afrika, setiap hari Jumat rakyat turun ke jalan memprotes pemerintah yang otoriter, dan sudah lebih dari 38 hari Jumat aksi mereka, hingga Presiden Abdelaziz Bouteflika mengundurkan diri. Namun protes masih berlangsung, karena kaki tangan rezim itu masih terus memainkan politik dan pusat kekuasaan.

Selain yang disebutkan tahun ini, setidaknya protes rakyat terhadap pemerintah juga terjadi di Rusia, Zimbabwe, Ethiopia, Mesir, Prancis, Malawi, Nikaragua, Honduras, Guinea, Haiti, Bolivia, India.

Pemicu dan Akar  Masalah

Setiap protes rakyat itu memiliki konteksnya masing-masing, dan unik. Namun ada sejumlah kesamaan. Di antaranya adalah faktor pemicu sering berupa kesulitan ekonomi. Dan respons pemerintah yang jauh dari harapan rakyat juga membuat ekonomi negara itu menghadapi lebih banyak kesulitan, bahkan makin terpuruk. Diprediksi bahwa aksi protes yang terjadi di banyak negara itu berdampak signifikan pada turunnya pertumbuhan ekonomi dunia.

Namun kalau ditelusuri lebih jauh masalah utamanya adalah defisit kepercayaan terhadap politisi, terutama di pusat kekuasaan. Masalah ekonomi adalah imbas dari politik yang “tuli” terhadap kepentingan rakyat. Kontrak sosial melalui proses politik pemilihan umum terancam eksistensinya. Namun pertama-tama hal itu bukan karena adanya protes rakyat. Para politisi sendiri yang membangun bentengnya yang kedap dari kepentingan rakyat yang “membatalkan” kontrak sosial. Dan korupsi menjadi sarana membangun kekuatan.  

Politik sektarian di Lebanon dan Irak, misalnya, dibentengi dengan kuat, bahkan dengan konstitusi. Namun itu semua tengah dibongkar oleh protes rakyat, karena tak lebih dari benteng kepentingan elite politik. Politik sektarian telah menjadi sumber kekacauan selama ini. Situasi makin parah dan tak tertahankan oleh rakyat, karena politisi hanya boneka kepentingan asing yang berebut pengaruh regional.

Medan Bermain Yang Setara

Protes adalah hak rakyat dalam demokrasi. Dan itu adalah cara mengungkapkan, ketika saluran politik yang sehat tidak ada. Sayangnya, dalam beberapa kasus, pilihan di antara pemerintah yang berkuasa untuk merespons rakyatnya sendiri adalah dengan kekuatan dan kekerasan. Rakyat masih diposisikan sebagai objek dari pemerintahannya.

Protes rakyat adalah cara terakhir dari keputus-asaan untuk tampil di medan bermain yang setara, menurut istilah Sekjen PBB, Antonio Gutters. Rakyat menginginkan permainan di medan sistem sosial dan politik yang fair bagi semua dan menghormati hak asasi manusia. Dan juga dalam sistem ekonomi dan keuangan. Protes rakyat di panggung politik belakangan ini lebih sebagai menyerukan agar sistem negara itu bekerja secara adil untuk semua.

Defisit kepercayaan yang mendalam mendorong protes rakyat. Di banyak negara ini terjadi karena politisi terlalu lama tidak mendengarkan suara nyata dari rakyat, padahal teknologi informasi makin canggih. Politisi berpikir kerdil dan sektarian, padahal yang diperlukan bagi stabilitas negara adalah kohesi sosial, bahkan kerja sama internasional. Politisi melindungi kepentingan sendiri dengan aturan diskriminatif, meskipun yang dijanjikan dalam kampanye tentang kesetaraan dan keadilan.

Banyak para pemimpin di dunia yang menunjukkan cara-cara “cerdas” dalam meraih kekuasaan, tetapi protes rakyat yang meluas menunjukkan mereka mereka gagal mempertahankan modal utamanya “kepercayaan.”

Editor : Sabar Subekti

UKRIDA
Zuri Hotel
Back to Home