Komisi II Tak Rela Kementerian Desa PDTT Pindah Mitra Kerja

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rambe Kamarul Zaman mengatakan keputusan pemimpin DPR RI menetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hanya bermitra kerja dengan Komisi V DPR RI salah.

Menurut dia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak bisa ditempakan di komisi lain. "Kalau sudah ditetapkan dengan Komisi V DPR RI itu salah. Tidak bisa pemerintahan desa di tempat yang lain," ujar Rambe di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).

Lebih lanjut, Rambe menyampaikan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus tetap bermitra kerja dengan dua komisi di DPR RI, Komisi II dan Komisi V. Komisi II akan berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemerintahan daerah, sedangkan Komisi V berkaitan dengan masalah infrastruktur.

"Pemerintahan di Komisi II karena bagian dari pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah merupakan bagaian dari pemerintahan nasional. Kalo di komisi lain ada pemrintahan dalam pemerintahan," ucap Rambe.

"Jadi tidak tepat juga kalau dipilih salah satu," dia menambahkan.

Rapat Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 30 Juni 2015 silam memutuskan tiga kementerian berpindah mitra kerja. Hal tersebut diketahu lewat salinan surat yang diperoleh satuharapan.com, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).

Berdasarkan surat Nomor: PW/10118/DPR RI/VII/2015, tiga kementerian yang mengalami perubahan mitra kerja ialah kementerian dengan nomenklatur baru. Pertama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berubah dari mitra kerja Komisi II menjadi Komisi V.

Kemudian, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang kini bermitra dengan Komisi X. Sebelumnya, kementerian tersebut bermitra dengan Komisi VII. Terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bermitra dengan Komisi IV.

Editor : Bayu Probo