MPR: Kasus e-KTP Pengkhianatan Terhadap Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, menilai kasus mega skandal dugaan korupsi proyek e-KTP sebagai bentuk penghinaan terhadap rakyat dan negara karena dana yang digunakan dalam membiayai proyek e-KTP itu berasal dari pungutan pajak rakyat.

“Kasus e-KTP itu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan negara,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Senin (13/3).

Menurutnya, proyek e-KTP bertujuan untuk membenahi sistem kependudukan yang lebih baik. Sayangnya, kata dia, dalam perancangan proyek tersebut justru adanya dugaan oknum-oknum yang mengunakan untuk kepentingan kantong pribadi sehingga sudah direncanakan berbuat korupsi.

“Jadi itu betul-betul khianat terhadap sumpahnya, terhadap janji, khianat terhadap rakyat. Oleh karena itu harus diusut tuntas,” kata dia.

Zulkifli mengatakan, KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan luas, menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Itu sebabnya, KPK menjadi lembaga yang diharapkan banyak orang. Karenanya, KPK mesti menuntaskan kasus tersebut.

“Kita minta dituntaskan, tidak mungkin Rp 2,3 triliun itu hanya satu atau dua orang. Ini kan skandal mega korupsi. Kita dukung penuh 1.000 persen agar KPK tuntaskan kasus ini,” kata dia.