Loading...
RELIGI
Penulis: Sabar Subekti 06:41 WIB | Kamis, 12 November 2020

Pelapor PBB: Hak Minoritas untuk Beragama Dirusak oleh UU

Pelapor itu mendesak negara-negara mencabut UU yang merongrong hak warganya beragama dan berkeyakinan.
Penyidik Husus PBB tentang Kebebasan Beragama, Ahmed Shaheed. (Foto: dok. Ist.)

PBB, SATUHARAPAN.COM-Penyelidik khusus PBB tentang kebebasan beragama mendesak negara-negara untuk mencabut undang-undang yang merongrong hak minoritas untuk beribadah dan menjalankan kepercayaan mereka. Pernyataannya menunjuk penahanan China terhadap orang Uighur sebagai contoh, serta 21 negara yang mengkriminalisasi kemurtadan, serta pengawasan menyeluruh terhadap orang Kristen di Korea Utara dan Muslim di Thailand.

Penyelidik PBB, Ahmed Shaheed, memperingatkan bahwa "kegagalan untuk menghapus diskriminasi, dikombinasikan dengan marginalisasi politik dan serangan nasionalis terhadap identitas, dapat mendorong lintasan kekerasan dan bahkan kejahatan kekejaman."

Dia meminta pemerintah untuk "mencabut semua undang-undang yang merongrong pelaksanaan hak asasi manusia atas kebebasan beragama atau berkeyakinan." Dia mendorong negara untuk mengadopsi undang-undang anti diskriminasi yang komprehensif dan bertindak untuk memberdayakan minoritas untuk mengklaim semua hak mereka atas agama dan kepercayaan.

Pembatasan dengan UU Meningkat

Mantan menteri luar negeri Maladewa itu mengatakan dalam sebuah laporan kepada Majelis Umum yang diedarkan pada hari Selasa (3/11) bahwa data menunjukkan prevalensi undang-undang, kebijakan, dan tindakan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan "meningkat dari 2007 hingga 2017."

Shaheed, yang telah menjadi pelapor khusus selama empat tahun, mengatakan komunikasi sejak 2015 menggambarkan bahwa pemerintah "menerapkan serangkaian tindakan di luar hukum yang melanggar kebebasan beragama atau berkeyakinan, yang juga mendelegitimasi dan menstigmatisasi kelompok agama atau keyakinan tertentu".

Langkah-langkah ini termasuk membatasi pendirian tempat ibadah atau memaksa mereka untuk menutup, membatasi penunjukan pemimpin agama dan menganiaya mereka, dan membatasi perayaan hari raya dan upacara serta pengajaran agama atau kepercayaan, katanya.

Kriminalisasi Pemurtadan

Shaheed mengatakan sebanyak 21 negara mengkriminalisasi kemurtadan, penolakan agama, “termasuk 12 negara: Afghanistan, Brunei, Republik Islam Iran, Malaysia, Maladewa, Mauritania, Nigeria, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Uni Emirat Arab dan Yaman, di mana kemurtadan pada prinsipnya dapat dihukum mati. "

Shaheed juga menyoroti laporan penggunaan pelanggaran teroris yang tidak proporsional terhadap "agama atau keyakinan minoritas." Di hampir setiap wilayah di dunia, "agama minoritas tampaknya berada pada risiko khusus untuk disebut sebagai ‘kelompok teroris’ dan anggotanya ditangkap di bawah tuduhan ‘ekstrimisme’ atau ‘aktivitas ilegal’," katanya.

Di Tajikistan, Shaheed berkata, "aktor agama yang damai, kebanyakan Muslim, telah ditahan di bawah undang-undang 'Melawan Ekstremisme,' karena terlibat dalam kegiatan seperti mempromosikan pendidikan agama atau mendistribusikan literatur agama."

Di Moldova, katanya, lambang gerakan spiritual Falun Gong termasuk dalam daftar negara "Materi Ekstremis." Dan pengadilan Nigeria memutuskan pada tahun 2019 bahwa aktivitas Muslim Syiah dianggap sebagai "tindakan terorisme dan ilegal" dan memerintahkan pemerintah untuk melarang asosiasi mereka, katanya.

Tuduhan Ekstremisme

Pelapor khusus mengatakan banyak otoritas negara telah menangkap, menahan, dan kadang-kadang menghukum anggota agama minoritas atas perubahan yang tidak ditentukan seperti niat untuk "mengganggu struktur politik, ekonomi atau sosial", untuk "mengganggu kedaulatan negara" atau untuk "menggulingkan pemerintah".

"China telah berusaha untuk membenarkan penahanan paksa terhadap lebih dari satu juta Muslim Uighur, Kazakh, dan minoritas etnis Muslim lainnya di kamp-kamp ‘pendidikan ulang’ yang dikelola negara sebagai bagian dari ‘peraturan de-ekstremisme,’” kata Shaheed.

Dia mengatakan "indikator perilaku ekstremisme agama" yang memerlukan penahanan di bawah aturan semacam itu "termasuk pameran Islam dan budaya Uighur di depan umum, seperti pria muda berjanggut, wanita yang memakai cadar, dan orang yang memiliki barang dengan bintang dan bulan sabit."

Shaheed mengatakan kampanye "kontra-ekstremisme" melawan Uighur "menggambarkan perlakuan buruk yang lebih luas oleh China terhadap komunitas agama atau kepercayaan minoritas seperti Falun Gong dan Buddha Tibet."

Diskriminasi Atas Dasar Agama

Di tempat lain di Asia, Korea Utara "dilaporkan menggunakan aparat pengawasan untuk memenjarakan orang-orang Kristen yang terlibat dalam kegiatan yang tidak disetujui Negara," katanya. Dan pihak berwenang Thailand dilaporkan melakukan pengawasan terhadap kelompok minoritas Muslim, "termasuk menggunakan sistem televisi sirkuit  tertutup (CCTV) dengan kecerdasan buatan, data biometrik, dan pemeriksaan polisi yang sering dilakukan."

Shaheed mengatakan, diperkirakan 178 negara mewajibkan kelompok agama untuk mendaftar untuk berbagai tujuan, termasuk untuk menjadi legal dan berstatus bebas pajak. Namun dia berkata di hampir 40 persen dari negara-negara tersebut, "hukum dan kebijakan tersebut diterapkan secara diskriminatif terhadap kelompok agama atau keyakinan tertentu."

Selain itu, katanya, Saksi Yehuwa dilarang di 34 negara, dan menurut laporan itu sulit atau ilegal untuk menjalankan organisasi humanis di lebih dari 30 negara.

"Muslim Syiah di Bahrain, Muslim Rohingya di Myanmar, dan Saksi Yehuwa di Eritrea dan Rusia kewarganegaraan mereka dicabut atau ditolak atas dasar identitas agama mereka," katanya.

“Di Vietnam, orang Kristen Hmong dan Montagnard tidak dapat memiliki dokumentasi ‘rumah tangga’ yang diperlukan untuk kewarganegaraan. Non-Muslim tidak dapat memperoleh kewarganegaraan di Maladewa."

Di Iran, kelompok agama atau kepercayaan yang tidak diakui, termasuk Baha'i, tidak dapat mengakses pekerjaan, perumahan, pendidikan tingkat universitas, perawatan kesehatan dan layanan sosial, termasuk pensiun," kata Shaheed.

Di Mesir dan Malaysia, organisasi hak asasi manusia melaporkan bahwa kartu identitas yang dikeluarkan untuk minoritas seringkali tidak menunjukkan identitas agama mereka yang menyebabkan diskriminasi dalam layanan pemerintah.

Pembunuhan karena Agama

Shaheed juga menunjuk laporan organisasi hak asasi manusia tentang meningkatnya kekerasan, pembunuhan massal dan kekejaman berdasarkan kepercayaan agama.

Di Mali, ekstremis mengancam komunitas Kristen dan Muslim "dengan kekerasan parah," katanya. "Di Mesir, pasukan keamanan dituduh menormalkan pola serangan sektarian terhadap orang Kristen Koptik, karena tingkat impunitas atas tindakan kekerasan terhadap orang Koptik."

Shaheed mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas "laporan kelambanan polisi di India, di mana massa telah menghancurkan properti dan bisnis Muslim dan dengan kekerasan menyerang Muslim." Dia mengutip video polisi memukuli lima pria Muslim yang terluka dalam serangan massa di Delhi "dan memerintahkan mereka untuk menyanyikan lagu kebangsaan."

Perkembangan Positif

Pada catatan positif, Shaheed menyambut reformasi hukum termasuk pencabutan undang-undang kemurtadan di Sudan, undang-undang anti penistaan ​​agama di Irlandia, Kanada, Yunani dan Denmark, dan pencabutan UU di Bangladesh yang melarang publikasi, penjualan dan distribusi materi oleh Muslim Ahmadiah.

Dia juga menyambut baik keputusan Mahkamah Agung di India yang menyebut pengecualian perempuan untuk memasuki semua atau sebagian situs keagamaan sebagai tindakan diskriminatif, dan larangan di Provinsi Sindh, Pakistan, tentang konversi paksa dan pernikahan anak di bawah umur. (AP)

Editor : Sabar Subekti

UKRIDA
Gaia Cosmo Hotel
BPK Penabur
Zuri Hotel
Back to Home