Google+
Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Dewasasri M Wardani 13:21 WIB | Senin, 29 Oktober 2018

Presiden Jokowi Gratiskan Jembatan Tol Suramadu

Ilustrasi. Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat di atas Jalan Tol Suramadu usai peresmian penggratisan, di Bangkalan, Jatim, Sabtu (27/10) sore. (Foto: setkab.go.id/Jay/Humas)

MADURA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, negara tidak berhitung untung dan rugi dalam mengambil keputusan untuk membebaskan (menggratiskan) biaya bagi kendaraan yang melintasi Jalan Tol Suramadu, mulai Sabtu (27/10) pukul 17.00 WIB.

“Negara itu berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial. Yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan. Itu yang dihitung,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai meresmikan pembebasan biaya Jalan Tol Suramadu, dari jalur keluar Kota Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Sabtu (27/10) sore.

Presiden meminta, agar wartawan tidak membawa hitung-hitungan selalu ke untung dan rugi. Ia mengatakan, negara tidak akan berhitung untung dan rugi, hitungannya makro. Keuntungannya, benefit-nya, menurut Presiden, ada di masyarakat.

Mengenai biaya pemeliharaan Tol Suramadu setelah digratiskan, Presiden Jokowi menyebut APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Menurut Presiden, semula dia sempat berpikir biaya yang selama ini ditarik dari kendaraan yang melintasi Jalan Tol Suramadu memberikan pemasukan hingga triliunan rupiah. Tapi setelah ditanyakan ke Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) ternyata kira-kira Rp120 miliar. “APBN masih mampulah kalau segitu,” katanya.

Pariwisata dan Investasi

Presiden Jokowi berharap dengan penggratisan Jalan Tol Suramadu itu maka sektor pariwisata, properti, investasi, bisa betul-betul bergerak di Madura, sehingga terbuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya.

Mengenai rencana selanjutnya bagi Madura, Presiden mengaku ingin mendorong agar investasi yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan, baik untuk tebu, baik untuk sektor turisme yang potensi ada dan banyak di Madura.

Adapun terhadap keluhan pengusaha kapal terkait penggratisan itu, Presiden Jokowi mengatakan, setiap keputusan mesti ada plus minusnya. “Saya kira nanti urusan Pak Gubernur, Pak Bupatilah,” katanya. (setkab.go.id)

 

 

Editor : Sotyati

Back to Home