Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Francisca Christy Rosana 19:13 WIB | Selasa, 10 Februari 2015

Ahok Sambangi Istana Lapor Banjir Jakarta pada Presiden

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menyaksikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) menandatangani berita acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/11). Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur pertama yang dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo sesuai Pasal 163 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang pemilihan kepala daerah. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (10/2) siang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara melaporkan banjir yang melanda Jakarta kepada Presiden. Beberapa persoalan juga dilaporkan Ahok mulai dari jalan berlubang yang timbul pascabanjir hingga rencana pemasangan pompa untuk mengatasi banjir di kawasan Grogol, Jakarta Barat.

Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, banjir yang selalu merendam Jalan S Parman, Jakarta Barat atau tepatnya di depan Mal Citraland, Universitas Tarumanegara (Untar) dan Trisakti merupakan jalan di bawah kewenangan Kementerian PU-Perumahan Rakyat.

"(Banjir) yang di depan Untar dekat tol itu kan jalan milik pusat, saya sudah bilang Pak Presiden kalau (jalan) ditinggikan satu meter juga masalah, karena airnya akan masuk ke sisi kiri. Kami akan membuat tempat untuk memasang pompa agar banjir di sana bisa dibuang ke kali Grogol," ujar Ahok di Balai Kota seusai bertemu dengan Presiden.

Sementara itu, terkait potensi jalan rusak pascabanjir, Ahok juga meminta Jokowi untuk diberi kewenangan menambal kerusakan tersebut. Ia mengaku lokasi jalan yang berada di Jakarta, yang rusak ini membuatnya kerap menjadi sasaran makian warga.

"Karena habis banjir ini kan jalan langsung berlubang, kalau menunggu Kementerian PU (diperbaiki), mereka tidak turun-turun nih. Tapi orang-orang memakinya ke gubernur. Saya minta Presiden kasih ke kami untuk menambal (jalan) itu," ujar Ahok.

Apabila kewenangannya tidak bisa dialihkan, Ahok hanya meminta pemerintah pusat merawatnya. Kendati demikian, rencana Pemprov DKI ini harus disepakati sebelumnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penanggung jawab wilayah tersebut.

Sementara terkait dengan pemadaman listrik di kawasan Waduk Pluit, Ahoki meminta agar PLN tidak lagi memutus listrik.

 "Saya juga lapor ke Pak Presiden, saya minta Presiden perintahkan PLN, khusus mesin-mesin pompa di utara Jakarta yang waduk itu tidak ada toleransi putus listrik," kata dia. (beritajakarta)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home