Aktivis HAM Desak PBB Dengarkan Seruan tentang Papua

NEW, YORK - SATUHARAPAN.COM - Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mendesak pimpinan Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB dan Pimpinan Dewan HAM PBB untuk mempertimbangkan dan menerima segenap usulan dan desakan mengenai situasi pelanggaran HAM di Tanah papua (West Papua) yang sangat mengkhawatirkan.

"PBB maupun Dewan HAM PBB seharusnya mengambil sikap tegas mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka dan memberi akses yang seluas-luasnya bagi masuknya Pelapor Khusus tentang Kebebasan Berekspresi maupun Pelapor Khusus Anti-Penyiksaan untuk melakukan investigasi independen atas situasi yang sangat menyedihkan tersebut," kata dia melalui siaran  pers yang diterima satuharapan.com di Jakarta pada hari Jumat (23/9).

Dia meyakini segenap pernyataan para pemimpin dunia dari kawasan Melanesia dan Pasifik  didasari pada adanya berbagai laporan dari berbagai lembaga HAM lokal di Tanah Papua maupun luar negeri.

"Sebagai salah satu Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, saya ingin menyerukan kepada Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama dan pemimpin dunia lainnya dari negara-negara besar seperti Inggris, Jerman, Australia, Selandia Baru, Kanada, Prancis maupun Tiongkok dan Jepang agar  memberi dukungan yang positif bagi PBB untuk mengirimkan Pelapor Khusus ke Tanah Papua dari sisi  Penyiksaan dan Kebebasan Berekpresi sebelum Desember 2016 ini," kata dia.

Dia juga menyerukan agar pimpinan negara anggota MSG dan PIF untuk terus memberikan suara nyatanya tentang situasi pelanggaran HAM di Tanah Papua.

"Saya juga mendesak agar adanya intervensi internasional baik dari sisi investigasi independen maupun keamanan bagi orang-orang asli Papua dewasa ini," kata dia.

Sebelumnya,  Presiden Nauru, Baron Divavesi Waqa menyatakan keprihatinan negaranya atas situasi di Tanah Papua ketika berpidato di Sidang UmumPBB.

"Kami sangat prihatin dengan situasi di Papua Barat (West papua) termasuk adanya tuduhan pelanggaran HAM", kata Divavesi Waqa melalui siaran pers yang diterima satuharapan.com di Jakarta pada hari Jumat (23/8).

Presiden Nauru menekankan perlunya dilaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Pacific Island Forum (PIF) pada pertemuan pemimpinnya di Republik Federas Mikronesia belum lama ini. 

"Rekomendasi itu adalah mengenai perlunya dialog yang konstruktif dengan pemerintah Indonesia tentang Papua Barat (West Papua)," kata dia.

Selain PM Nauru, Pemerintah Kepulauan Solomon juga sudah menegaskan sikap yang sama. Demikian juga dengan Presiden Kepulauan Marshall.

Indonesia sendiri dijadwalkan akan berpidato di forum yang sama pada hari Kamis, 23 September, sore. Indonesia akan diwakili oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Editor : Eben E. Siadari