Anggaran Belanja PNS Akan Dipotong 4 Triliun
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi anggaran belanja untuk pegawai negeri sipil (PNS) hingga Rp 4 triliun. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, pengurangan anggaran dilakukan untuk alasan efektivitas.
“Pengurangan dilakukan untuk menekan belanja pegawai. Belanja pegawai kita di APBD penetapan adalah Rp 19 triliun, lalu di APBD Perubahan nanti jadi Rp 17 triliun. Lalu akan dilakukan perampingan terus sampai Rp 15 triliun lewat efisiensi,”ujar Sekretaris Daerah saat pelantikan pejabat eselon III di Blok G, Balai Kota DKI, hari Jumat (31/7).
Penekanan biaya belanja pegawai dilakukan dengan cara perampingan struktur oganisasi. Pemprov DKI, ujar Saefullah, akan menghapus bagian-bagian yang tak diperlukan. Bagian Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Unit Pelaksana Tekni (UPT), Badan Penanaman Modal, wakil camat, dan wakil lurah secara perlahan akan dikosongkan oleh pemerintah provinsi.
“Kalau SKPD sudah berfingsi bagus, TGUPP akan dibubarkan. Lalu ada satu badan ang dibubarkan, yaitu penanaman modal. Lalu untuk efisiensi, wakil lurah tidak diisi. Wakil camat juga akan diefisiensi. Kotaknya tak akan kami isi,” kata Saefullah.
Selain perampingan, Pemprov DKI juga akan terus melakukan rotasi jabatan struktual. Rotasi dilakukan untuk membuka kesempatan pegawai yang memiliki potensi unggulan agar dapat menempati jabatan strategis.
Hari ini, Pemprov kembali melantik sejumlah pejabat eselon III. Dalam pelantikan ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melalui Saefullah mengatakan akan membuka peluang lebar bagi pejabat yang baru dilantik untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi.
“Struktur ini nanti sifatnya akan sangat dinamis. Kita akan terus lakukan perubahan jabatan untuk kepentingan pelayanan, pengembangan, dan pembangunan. Ini yang paling ditunggu-tunggu masyarakat adalah servis atau layanan,” ujar Sekda.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian Daerah, Pemerintah Provinsi DKI hari ini melantik sebanyak 24 pejabat administrator eselon III, dengan perincian Badan Kepegawaian Daerah sebanyak lima orang, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak dua orang, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah empat orang, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan sebanyak enam orang, Dinas Olahraga dan Pemuda sebanyak empat orang, Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebanyak satu orang dan Badan Amal, Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) sebanyak dua orang.
Editor : Sotyati
Sri Mulyani Klarifikasi Alasannya Kerap Bungkam dari Wartawa...
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan ter...