Loading...
HAM
Penulis: Sabar Subekti 09:01 WIB | Senin, 11 Januari 2021

Australia, Inggris, Kanada dan AS Kecam Penangkapan Aktivis Pro Demokrasi Hong Kong

Mantan legislator Partai Demokrat Hong Kong, Andrew Wan (kiri), Lam Cheuk-ting (kiri kedua), dan Helena Wong (kanan), menghadiri konferensi pers setelah dibebaskan dengan jaminan di Hong Kong, hari Jumat (8/1/2021). Beberapa mantan legislator Hong Kong dan aktivis pro demokrasi dibebaskan dengan jaminan pada Kamis (7/1) malam, setelah ditangkap berdasarkan undang-undang keamanan nasional Hong Kong sebagai bagian dari penangkapan massal 53 orang pada hari Rabu (6/1). Tulisan di latar belakang berbunyi, "Pemerintah totaliter menekan para pembangkang, tanpa rasa takut akan penangkapan tanpa pandang bulu, kita berjalan maju bersama." (Foto: AP)

CANBERRA, SATUHARAPAN.COM-Menteri Luar Negeri Australia, Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Kanada mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Minggu (10/1) yang menyatakan "keprihatinan serius" tentang penangkapan 55 aktivis dan pendukung demokrasi di Hong Kong pekan lalu.

Penangkapan sejauh ini merupakan tindakan terbesar yang dilakukan di bawah undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan China di wilayah semi-otonom itu lebih dari enam bulan lalu.

“Jelas bahwa UU Keamanan Nasional digunakan untuk menghapus perbedaan pendapat dan pandangan politik yang berlawanan,” kata keempat menteri luar negeri tersebut.

Pemerintah China dan Hong Kong mengatakan undang-undang diperlukan untuk memulihkan ketertiban di kota yang diguncang selama berbulan-bulan pada tahun 2019 oleh protes anti pemerintah yang sering disertai kekerasan menuntut demokrasi yang lebih besar.

Respons Hong Kong

“Kami terkejut dengan pernyataan yang dibuat oleh beberapa pejabat pemerintah luar negeri yang tampaknya menyarankan bahwa orang dengan keyakinan politik tertentu harus kebal terhadap sanksi hukum,” kata pemerintah Hong Kong menanggapi pernyataan dari para menteri luar negeri itu.

Sebagian besar dari mereka yang ditangkap pekan lalu ikut serta dalam pemilihan umum tidak resmi untuk pemilihan legislatif yang kemudian ditunda. Pihak berwenang menuduh pemilihan utama adalah bagian dari plot untuk mengambil kendali badan legislatif untuk melumpuhkan pemerintah dan memaksa pemimpin kota untuk mengundurkan diri.

Ke-55 orang itu belum dituntut, dan semuanya, kecuali tiga, telah dibebaskan dengan jaminan menunggu penyelidikan lebih lanjut. Diyakini bahwa hal itu dapat membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.

Empat menteri luar negeri itu mengatakan pemilihan legislatif berikutnya harus menyertakan kandidat yang mewakili berbagai pendapat politik. Namun di Hong Kong, hanya setengah dari jumlah anggota badan legislatif kota yang dipilih dengan suara rakyat.

"Kami menyerukan kepada Hong Kong dan otoritas pusat China untuk menghormati hak dan kebebasan yang dijamin secara hukum dari rakyat Hong Kong tanpa takut ditangkap dan ditahan," tulis mereka.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Marise Payne dari Australia, Francois-Philippe Champagne dari Kanada, Dominic Raab dari Inggris dan Mike Pompeo dari Amerika Serikat.

Kunjungan ke Taiwan

Secara terpisah, Pompeo mengumumkan pada hari Sabtu (9/1) bahwa AS membatalkan pembatasan lama tentang bagaimana diplomatnya dan lainnya memiliki kontak dengan rekan-rekan mereka di Taiwan, sebuah pulau dengan pemerintahan sendiri yang menurut China harus berada di bawah kekuasaannya.

Tindakan terhadap Taiwan dan Hong Kong tidak diragukan lagi akan membuat marah China, yang memandang tindakan seperti itu sebagai campur tangan asing dalam urusan internalnya.

Pemerintahan Trump, yang berada di hari-hari terakhirnya, juga mengirim Kelly Craft, duta besarnya untuk Perserikatan Bangsa-bangsa, ke Taiwan akhir pekan ini. China dengan tajam mengkritik kunjungan itu, sementara pemerintah Taiwan menyambutnya. (AP)

Editor : Sabar Subekti

Kampus Maranatha
BPK Penabur
Zuri Hotel
Back to Home