Loading...
INDONESIA
Penulis: Kartika Virgianti 05:37 WIB | Selasa, 26 Agustus 2014

Basuki Mengaku Bisa Kerja Sendiri Meski Tanpa Wagub

Basuki Mengaku Bisa Kerja Sendiri Meski Tanpa Wagub
Ketua sementara DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak. (Foto-foto: kartika Virgianti)
Basuki Mengaku Bisa Kerja Sendiri Meski Tanpa Wagub
Wakil Ketua sementara DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufik.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama mengatakan tidak masalah ada atau tidaknya wakil gubernur yang akan mendampingi dia dalam memimpin Jakarta, apabila Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengundurkan diri.

“Kalau tidak mau ya sudah sendiri. Kan sudah ada deputi gubernur, kalau bahasa Indonesianya deputy artinya wakil gubernur. Itulah bedanya Jakarta dengan daerah lainnya, di Jakarta ada deputi,” kata Basuki di Balai Kota, Senin (25/8).

Basuki mengatakan tidak ada bedanya menjadi wagub atau gubernur, selama dua tahun dirinya rutin melakukan pekerjaan administrasi di kantor. Menurut dia yang membedakan sekarang tidak ada orang yang blusukan, tidak ada yang memberikan pengarahan, serta tidak ada yang mengerem bicaranya yang kadang frontal.

“Kalau belum ada wakil, berarti yang kerjakan semuanya saja sendirian, selama masih ada Sekda (Saefullah), ada yang bantuin tanda tangan,” ujarnya.

Siapapun yang menjadi wagub, hal terpenting bagi Basuki yaitu mau kerja keras, tidak terima suap, mesti tahan kerja sampai malam karena menurut dia PR (pekerjaan rumah, Red) banyak. Sebelumnya Jokowi sangat rakin memantau kondisi lapangan, namun bagi dia, blusukan itu bukan soal melihat lokasi saja, tapi juga sekaligus ajang silahturahmi dengan warga sekitar.

“Blusukan enggak blusukan urusan kedua lah, yang penting saya pasangin CCTV sebanyak-banyaknya, supaya bisa memantau dari kantor” pungkasnya.

Basuki mengakui adanya clash antara Gerindra, partai pengusungnya dengan PDIP, partai pengusung Jokowi sejak pileg dan pilpres kemarin, di mana Gerindra merasa berhak secara konstitusi mengusulkan calon wagub, bukan hanya PDIP saja yang boleh mengusulkan lantaran kadernya (Jokowi) mengundurkan diri atas kemauan sendiri. 

Wakil Ketua sementara DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufik yang ditemui wartawan usai acara pelantikan anggota dewan di Gedung DPRD DKI, mengatakan Gerindra pasti akan mengajukan nama untuk kandidat wagub.

“Ini bukan soal jatah, ini sudah ada undang-undang, jangan ditafsirkan lain, bahwa diusulkan oleh partai pengusung, dipilih oleh DPRD, itu kan sudah jelas Bahasa Indonesianya, kalau ada orang yang menafsirkan undang-undang semau dirinya bisa repot negara ini,” terang Taufik.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa tidak menutup kemungkinan kursi DKI 1 (gubernur) dan DKI 2 (wagub) bisa keduanya dari Gerindra.

“Ya bisa saja, tidak ada yang bisa melarang kan,” ucapnya.

Akan tetapi, Taufik mengakui sampai saat ini Gerindra belum mempunyai nama-nama yang akan diusulkan. Namun berdasarkan pemberitaan, nama kader Gerindra yang digadang-gadang adalah Mohamad Sanusi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI periode 2009-2014.

Berbeda halnya dengan PDIP yang santer menyebut-nyebut Boy Sadikin. Ketua sementara DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak mengatakan bahwa PDIP baru mengusulkan nama Boy bernardi Sadikin, dan belum ada kandidat lainnya.

“Alasannya, pertama, Pak Boy kita anggap sudah punya pengalaman menjadi anggota dewan di Jakarta. Kedua, secara moral pasti kita lihat dari gaya kepemimpinan orang tua beliau yang menaruh perhatian begitu besar kepada masyarakat Jakarta, masyarakat kecil, makan kita anggap pasti menurunlah kepada beliau,” jelas Jhonny.

Menurut Jhonny, PR bagi wagub selanjutnya masih seputar masalah klasik seperti banjir, kemacetan, dan juga persoalan mengatasi disparitas antara orang kaya dan orang miskin di Jakarta. Konkritnya adalah bagaimana masalah pendidikan khususnya wajib belajar 12 tahun itu betul-betul dilaksanakan. Kemudian di bidang kesehatan agar orang miskin bisa mengakses rumah sakit ketika sakit.

Jhonny pun tidak menampik hubungan PDIP dengan Gerindra yang sempat memanas pasca-pilpres. Akan tetapi dia berpendapat bahwa dalam politik segala sesuatunya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang intens.

“Saya pikir kan politik mempunyai suatu mekanisme untuk menyelesaikan persoalan yang namanya kompromi, komunikasi di antara kita. Apabila ada kepentingan yang menyangkut rakyat Jakarta, tidak menutup kemungkinan kita bersama-sama dengan Gerindra. Apa sih yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita mau berkomunikasi?” pungkasnya.

 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home