BIN: Wartawan Asing Harus Penuhi Tanggung Jawab Masuk ke Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Berkaitan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang membebaskan warga negara dan wisatawan asing masuk ke Papua, Kepala Badan Intelijen (BIN) Marciano Norman menegaskan agar kebijakan itu diterapkan dengan penuh rasa tanggung jawab.

"Kami ingin mereka menggunakannya penuh rasa tanggung jawab. Visa itu tidak digunakan untuk kepentingan sepihak yang justru merugikan Indonesia," kata Marciano di Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Untuk itu, kata Marciano, sebaiknya dipahami latar belakang memberikan izin kepada wartawan asing, agar ada keseimbangan pemberitaan Papua. Jangan sampai pemberitaan Papua selalu berat sebelah, seolah-olah pemerintah tidak memperhatikan pembangunan dan pendidikan sumber daya manusia di Papua.

"Masuknya mereka, kami harapkan bisa melihat mana kesungguhan pemerintah melakukan pembangunan dan mana hal-hal yang masih kurang. Itu akan jadi priortas pengambilan kebijakan pembangunan ke depan," kata dia.

"BIN bekerja sama dengan seluruh pihak akan mengawal kebijakan ini dilakukan sebaik-baiknya," dia menambahkan.

Marciano secara terbuka meminta agar warga asing dan jurnalis asing tak menyalahgunakan izin masuk ke Papua.

"Pengawasan BIN jangan diartikan negatif. Kami meyakinkan perizinan yang diberikan kepada wartawan asing digunakan sebaik-sebaiknya sehingga mereka betul-betul bisa melihat kondisi Papua sebenarnya. Jangan dibayangkan seolah-seolah pemerintah pusat tidak berbuat apa-apa, karena banyak program pemerintah dilakukan di Papua. Bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki, harus diakui," kata dia.

Dengan demikian, lanjut Marciano, wartawan asing itu diberi kebebasan agar mereka tidak mendapatkan masukan yang berbeda, seperti selama ini yang lebih didengungkan adalah terjadinya pelanggaran HAM dan masyarakat Papua jauh tertinggal.

"Saya kira kebijakan Pak Presiden harus ditangkap jernih dan positif. Kita tidak perlu khawatir sepanjang mereka gunakan izin itu sebagaimana mestinya," katanya.

"Bagi mereka yang melanggar penggunaan izin itu untuk keperluan-keperluan lain, ada aturan hukum yang kita terapkan," katanya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga mengatakan pihaknya tak berkeberatan soal rencana pemberian izin masuk ke Papua itu.

Hanya saja, menurut Moeldoko, harus diketahui masih ada wilayah di Papua yang belum aman sepenuhnya. Karena itulah TNI memutuskan untuk mendampingi warga dan wartawan asing demi memberi perlindungan.

"Kami akan mendampingi agar secara positif kami bisa memberi bantuan dan pengamanan. Saya kira seperti itu," katanya.

Menurutnya TNI tidak keberatan dengan izin yang diberikan presiden. Yang harus dipahami, di sana masih ada konflik kecil yang bisa membuat wartawan asing tidak aman.

"Untuk itu kami menyarankan pendampingan, bukan pengawalan, dalam arti memberikan bantuan pengamanan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kami akan memberikan dukungan penuh," katanya.

Editor : Sotyati