Loading...
EKONOMI
Penulis: Sabar Subekti 12:41 WIB | Kamis, 18 Mei 2023

Jokowi: Jalan Produksi dan Logistik Rusak, Ongkos Akan Naik dan Picu Inflasi

Presiden Joko Widodo meninjau kondisi infrastruktur ruas jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatra Utara pada Rabu, 17 Mei 2023. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

MEDAN, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan yang terus digenjot oleh pemerintah adalah agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Karena jika jalur tersebut terganggu, maka berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi.

“Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur,” kata Presiden di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara, Rabu, 17 Mei 2023.

Presiden menyebut bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak yang berada di Provinsi Sumatra Utara akan segera dikerjakan oleh pemerintah. Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung oleh Presiden, tetapi juga jalan di Asahan.

“Ya, langsung dikerjakan, nanti bulan Juli sudah mulai semuanya, dan tidak hanya di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan karena identifikasi kita sudah komplet,” katanya.

Presiden juga menyebut bahwa perbaikan akan dilakukan di jalan lainnya di Provinsi Sumatra Utara (Sumut). “Provinsi-provinsi yang lain juga semuanya akan kita cek satu per satu,” imbuhnya. Presiden menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan seluruh jalan di Provinsi Sumatra Utara.

Diingatkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawabnya.

“Ini kan kita mengambil jalan-jalan, infrastruktur yang kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan sehingga sebagian kita ambil, sebagian tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten/kota. Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota malah tidur. Ndak, bukan itu maksudnya. Kita ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat,” tegasnya.

“Yang kita lihat di Provinsi Sumatra Utara ini jalan nasional ada 2.600 (kilometer), yang rusak kira-kira 260-an (kilometer), ini jalan nasional,” katanya  Sementara itu untuk jalan provinsi, dari total panjang jalan 3.005 kilometer, 340 kilometer di antaranya memerlukan perbaikan. Adapun untuk jalan kabupaten, dari 33.000 kilometer jalan, 13.000 kilometer di antaranya juga dalam kondisi rusak.

“Jalan kabupaten, nah ini banyak yang rusak, dari 33.000 kilometer di Sumatra Utara, yang rusak kira-kira 13.000 kilometer, salah satunya ini yang kita lihat di Labuhanbatu Utara,” ungkapnya.

Presiden Jokowi pun menjelaskan bahwa ia mendapatkan informasi jalan rusak dari berbagai sumber, baik dari Kementerian PUPR maupun dari laporan warga melalui media sosialnya. Presiden pun menegaskan akan terus mengecek infrastruktur jalan di provinsi lain.

“Saya dapat dari PU dapat, saya dari masyarakat lewat IG, lewat Twitter, lewat Facebook yang saya miliki, semuanya dapat. Karena kemarin saya cek urusan jalan rusak saja ada 7.400 lokasi yang masuk ke IG, Twitter, Facebook yang kita miliki. Jadi cross cek harus sama. Kalau PU mengatakan jalan ini, kita cek, oh iya sama,” katanya.

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home