Jokowi: Perlu Kerja Sama Global Berantas Pencurian Ikan

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pencurian ikan di lautan suatu negara merupakan kejahatan trans-nasional yang memiliki dampak luar biasa besar. Dampak tersebut dirasakan tidak terbatas pada industri perikanan saja, namun juga mencakup permasalahan lingkungan. 

"Laut adalah sumber pendapatan bagi 520 juta penduduk dunia dan sumber pangan bagi 2,6 miliar orang. Praktik ilegal fishing telah mengurangi stok ikan dunia sebesar 90,1 persen," kata Presiden Jokowi saat membuka Simposium Kejahatan Perikanan Internasional kedua, hari Senin (10/10) di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, Yogyakarta.

Dalam praktiknya, menurut Presiden, kegiatan pencurian ikan juga dapat terkait dengan kejahatan lain seperti penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkoba, dan pelanggaran peraturan perlindungan alam. Presiden pun menyebut bahwa kejahatan tersebut kini telah berkembang menjadi kejahatan trans-nasional yang serius dan terorganisir.

"Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk memerangi kejahatan trans-nasional yang terorganisasi tersebut dengan kolaborasi global," kata Presiden di hadapan peserta dari 46 negara.

Data dari Food and Agriculture Organization (FAO) mengungkapkan bahwa pada 2014 Indonesia berada di peringkat kedua sebagai produsen ikan laut terbesar di dunia dengan jumlah tangkapan mencapai 6 juta ton atau setara dengan 6,8 persen total produksi dunia untuk ikan laut.

Namun demikian, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa data tersebut masihlah berada di bawah potensi maksimal Indonesia. Pencurian ikan yang terjadi di lautan Indonesia merupakan faktor utama penghambat potensi tersebut.

"Ilegal fishing telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dolar Amerika per tahun. Termasuk mengancam 65 persen terumbu karang kita," kata Presiden.

Simposium Kejahatan Perikanan Internasional ini sendiri diselenggarakan selama dua hari, 10-11 Oktober 2016, di Yogyakarta. Simposium ini membicarakan berbagai masalah seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, kejahatan narkoba, dan sebagainya. Sebanyak 46 perwakilan negara turut hadir di antaranya Australia, Austria, Tiongkok, India, Ghana, Nigeria, Afrika Selatan, dan Vietnam.

Tahun ini, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan simposium yang baru dua kali diselenggarakan. Perhelatan serupa pertama kali diadakan di Afrika Selatan dan diikuti oleh perwakilan dari 36 negara. (Setpres)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja