KAPAL Perempuan: Metode PRA Permudah Perempuan Dapatkan Hak

DEPOK, SATUHARAPAN.COM – Ketua Pelaksana Harian Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (Institut KAPAL Perempuan) menyatakan bahwa dengan membuat kegiatan simulasi dalam menggali data dan informasi dalam program Gender Watch akan memperdalam pemahaman para tim pemantau yang nantinya akan terjun langsung ke lapangan.

“Simulasi ini dilakukan untuk memahami proses penggalian data yang tidak hanya sekedar mengambil data saja tapi penggalian tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan. Apalagi kami menggunakan sistem PRA (Participatory Rural Appraisal )yang melibatkan masyarakat itu juga sebagai peneliti,” kata dia kepada satuharapan.com usai memberikan pelatihan Workshop Nasional Tim Pemantau Gender Watch di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Senin (15/12).

“Dalam pengambilan data tersebut juga membuka pikiran kita untuk berpikir secara kritis dengan perspektif perempuan. Misalnya masalah angka kekerasan terhadap perempuan, pendapatan rendah terhadap pekerja perempuan dan partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan perempuan.”

Menurutnya, dengan menggunakan metode PRA akan mempermudah kaum perempuan dan marjinal untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga negara dalam hal kesehatan.

“Sesuai inti dari Gender Watch adalah si kelompok penerim manfaat ini bukan lagi sebagai obyek tapi sebagai subyek. Karena mereka adalah subyek maka mereka yang harus memfasilitasi permasalahan mereka sendiri,” ujarnya.

Pada kegiatan hari ketiga dan keempat para peserta workshop diajak untuk membuat simulasi penggalian data yang mencakup ranking sosial ekonomi, ranking masalah, bagan kecenderungan, diagram venn, lintasan sejarah dan pemetaan partisipatif.

Program Gender Watch

Gender Watch merupakan sebuah program pengawasan untuk kesejahteraan perempuan khususnya perempuan marjinal yang sedang digagas oleh Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (Institut Kapal Perempuan) ini dirancang untuk membantu dan mendampingi program kesejahteraan yang dicanangkan oleh pemerintah agar tepat sasaran serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Untuk membentuk tim yang mampu bekerja sama dengan baik yang dia sebut dengan Forum Multistakeholder, pada wawancara dengan satuharapan.com beberapa waktu yang lalu, Misiyah menyatakan bahwa sangat diperlukan orang-orang yang berkomitmen tinggi dan sukarela menyediakan waktu dan pikiran dalam membantu agar program ini berjalan dengan baik.

Program ini akan berjalan di lima kabupaten seperti Sulawesi Selatan, Lombok Timur, Lombok Utara, Gresik-Jawa Timur dan Jakarta Selatan. Dalam prakteknya akan ada pengumpulan data dari para relawan yang ada di desa atau kelurahan kemudian dikumpulkan di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten ini kemudian dilakukan analisa kebijakan-kebijakan apa saja yang telah atau belum tepat sasaran, anggaran dan realisasi program juga akan didata dan dipantau.

Dia berharap bahwa nantinya program ini akan menjadi program jangka panjang yang terus dikontrol oleh masyarakat sipil dan nantinya program ini bukan milik Kapal Perempuan lagi tetapi milik Forum Multistakeholder.

Editor : Eben Ezer Siadari