Loading...
EKONOMI
Penulis: Kris Hidayat 17:11 WIB | Rabu, 25 September 2013

Koalisi Petani Menagih Janji Pemerintah untuk Swasembada Kedelai dan Berdaulat Pangan

Koalisi Petani Menagih Janji Pemerintah untuk Swasembada Kedelai dan Berdaulat Pangan
Ahmad Saiku, petani kedelai Nganjuk dan Said Abdulah, Manajer Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. (Foto-foto: Kris Hidayat)
Koalisi Petani Menagih Janji Pemerintah untuk Swasembada Kedelai dan Berdaulat Pangan
Petani dari Jaringan Petani Kedelai, Mujiwanto dan Timin Kartodihardjo.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Koalisi Rakyat Petani yang terdiri dari berbagai lembaga tani, jaringan petani kedelai, dan penggiat pertanian menuntut janji Pemerintah untuk mewujudkan swasembada kedelai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers yang dilakukan siang ini 25/9 di Jakarta.

Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP): Kebijakan pembebasan bea masuk impor kedelai hingga 0% dan kemudahan impor kedelai adalah kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak pada petani produsen kedelai dalam negeri. Ketika tarif impor dihapuskan sebenarnya kian menyudutkan petani kedelai lokal.  Harga turun, produksi berkurang, yang terjadi sebenarnya tidak ada swasembada pangan dan kedaulatan pangan.

Pemerintah  dalam hal ini telah gagal menjalankan undang-undang yang justru mengamanatkan perwujudan kedaulatan pangan.  Alih-alih memberikan dukungan penuh pada petani kedelai, Pemerintah justru tunduk pada tekanan importir dan pedagang. Kenyataan ini tak hanya menunjukkan  ketidakpedulian pemerintah pada petani, tetapi juga menunjukkan kegagalan pemenuhan janji swasembada kedelai tahun 2014.

Dukungan pemerintah pada petani kedelai mutlak diperlukan demi terwujudnya swasembada kedelai.  Di negara maju seperti Amerika Serikat, pada tahun 2012 telah mengalokasi 172 milyar dollar untuk subsidi petaninya, subsidi ini diberikan dari input produksi hingga perlindungan harga dan bea ekspor produk petani.

Saiku, petani kedelai dari Nganjuk yang juga hadir di pertemuan ini mengungkapkan bahwa jaminan harga dari pemerintah mutlak diperlukan untuk meningkatkan minat petani menanam kedelai. "Sekarang petani lebih banyak menanam jagung karena harganya bagus, dibandingkan kedelai, karena harga kedelai tidak menguntungkan.  Sering modal menanam saja tidak kembali," Tegas Saiku.

Harga Kedelai yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp. 7.000 /kg.  Timin Kartodihardjo petani kedelai Nganjuk menilai harga kedelai saat ini tidak mampu menggerakkan petani.  Menurut Timin, harga kedelai itu seharusnya 1,5 kali dari harga beras, baruah petani bisa untung.  Harga beli kedelai yang diinginkan petani berarti sekitar Rp. 10.000 /kg.  Saat ini di Nganjuk, biaya produksi setiap kilogramnya adalah sebesar Rp. 7.150 /kg.  Dengan harga beli pemerintah, petani malah merugi Rp. 150 /kg.

Tentang budidaya petani, Mujiwanto petani kedelai dari Demak menuturkan dari pengalamannya, bahwa produksi petani sebenarnya sudah cukup baik.  Untuk varitas wilis dan anjasmoro, petani bisa mendapatkan hasil hingga 3 ton/ha, namun karena tidak ada insentif harga, maka produksi yang tinggi tidak bermana dan menjadi daya tarik petani.

Pencapaian swasembada dan kedaulatan pangan tak ada cara lain, selain memberikan dukungan dan perlindungan penuh pada petani.  "Kami menuntut pemerintah berpihak pada petani dengan mencabut kebijakan impor dan membuat kebijakan baru yang komprehensif hulu hilir dan memberikan jaminan harga yang menguntungkan menurut petani", ujar Said Abdullah manajer Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home