Loading...
MEDIA
Penulis: Sabar Subekti 10:34 WIB | Sabtu, 16 Maret 2024

Larangan TikTok Berpotensi Ancam Jangkauan Pemilih Biden pada di Pilpres 2024

AS memiliki RUU yang akan melarang aplikasi TikTok di negara itu.
Giovanna Gonzalez dari Chicago berdemonstrasi di luar US Capitol setelah konferensi pers yang dilakukan oleh para pembuat TikTok untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap “Undang-undang Melindungi Orang Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing,” sambil menunggu undang-undang tindakan keras terhadap TikTok di Dewan Perwakilan Rakyat, di Capitol Hill di Washington, AS, hari Selasa,12 Maret 2024. (Foto: Reuters)

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Jika Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menepati janjinya untuk menandatangani undang-undang yang dapat melarang TikTok karena hubungannya dengan pemerintah China, pria berusia 81 tahun itu mungkin akan merampas platform yang ia dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat andalkan dalam kampanye pemilihannya kembali untuk menjangkau pemilih muda.

Kampanye Biden mendapat ribuan “suka” pada hari Selasa untuk video TikTok yang menusuk saingannya dari Partai Republik, Donald Trump, tentang pemotongan pengeluaran Jaminan Sosial. Namun komentar-komentar tersebut terfokus pada isu lain: usulan pelarangan TikTok.

“Untung kami melihat ini di TikTok,” kata salah satunya. “Bagaimana Anda akan menggunakan ini untuk berkampanye jika Anda melarangnya?” tanya yang lain.

Anggota Kongres dari Partai Republik pada hari Rabu (13/3)  melakukan pemungutan suara untuk memaksa pemilik TikTok asal China, ByteDance, untuk mendivestasi aset aplikasi video pendek di AS dalam waktu enam bulan, atau menghadapi larangan, yang merupakan ancaman terbesar terhadap aplikasi tersebut sejak pemerintahan Trump. Jika Senat meloloskan RUU tersebut, seperti yang didesak Gedung Putih, Biden berjanji akan menandatanganinya.

Pemilu 2024 pada 5 November akan segera berlangsung, dan wacana politik online AS yang berhaluan Demokrat telah beralih ke TikTok dalam beberapa tahun terakhir, kata ahli strategi politik, seraya mencatat bahwa X, yang sebelumnya bernama Twitter, telah mengurangi pembatasan pelecehan di bawah kepemimpinan Elon Musk. Sementara itu, Facebook telah beralih dari konten politik, sementara situs video pendek menjadi platform pilihan bagi generasi baru warga Amerika yang terlibat secara politik.

Pengguna TikTok sebagian besar termasuk dalam kelompok yang secara andal memilih Partai Demokrat, dan hal ini perlu dibujuk oleh Biden. Tim kampanye Trump tidak memiliki akun TikTok resmi.

Sekitar 60 persen konsumen berita TikTok di AS adalah pendukung Partai Demokrat atau berhaluan Demokrat, menurut sebuah studi tahun 2023 dari Pew Research Center. Sembilan belas persen konsumen berita TikTok adalah orang kulit hitam, dan 30 persen adalah orang Hispanik, dibandingkan dengan 14 persen dan 19 persen dari populasi umum Amerika Serikat. Sekitar 44 persen konsumen berita di TikTok berusia antara 18 dan 29 tahun.

Melarang TikTok secara langsung akan menghilangkan “kemampuan sebagian besar pemilih untuk berkomunikasi… secara bermakna tentang politik pada saat pemilu yang sangat kontroversial akan segera terjadi,” kata Samuel Woolley, profesor jurnalisme dan direktur laboratorium penelitian propaganda Universitas Texas di Austin.

Mantan Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, mengatakan kepada CNBC bahwa dia sedang membentuk kelompok investor untuk mencoba membeli TikTok. Pengambilalihan apa pun, atau penjualan aset kelompok tersebut di AS, berpotensi menjadi alat pemilu yang berharga bagi Partai Demokrat mana pun.

“Kami memilih Joe Biden melalui media sosial, melalui kekuatan TikTok,” kata NaomiHearts, seorang perempuan transgender Chicana yang mengaku memiliki 1,1 juta pengikut di TikTok, seraya mencatat bahwa partisipasi pemilih muda mencapai rekor pada tahun 2020. “Mengapa hanya TikTok?”

Larangan ini akan menghilangkan “aplikasi media sosial favorit para pemilih di mana mereka mendapatkan berita, di mana mereka mengikuti orang-orang favorit mereka di mana mereka mendapatkan hiburan, di mana mereka pada dasarnya diizinkan untuk melarikan diri,” kata Dr. Anthony Youn, seorang ahli bedah plastik dengan 8,4 juta pengikut TikTok.

Langkah ini adalah yang terbaru dari serangkaian langkah di Washington untuk menanggapi kekhawatiran keamanan nasional terhadap China, mulai dari kendaraan yang terhubung, kecerdasan buatan, hingga derek di pelabuhan AS.

“Ini adalah masalah keamanan nasional yang kritis,” kata Steve Scalise dari Partai Republik di kongres nomor dua di platform media sosial X.

TikTok membantah membagikan data pengguna apa pun kepada China dan mengatakan larangan tersebut akan menghilangkan hak konstitusional warga Amerika atas kebebasan berekspresi.

Pisahkan TikTok dari Ponsel

Kampanye pemilihan kembali Biden bergabung dengan TikTok pada bulan Februari, menggunakan Super Bowl NFL untuk memulai akun barunya guna menjangkau pemilih muda menjelang pemilihan presiden pada bulan November.

Akun kampanyenya, @BidenHQ, memiliki 237.500 pengikut pada 13 Maret, sementara @thedemocrats memiliki lebih dari setengah juta pengikut.

Gedung Putih memberikan pengarahan kepada lebih dari 70 influencer dan pembuat konten di TikTok dan platform media sosial lainnya dengan total audiens lebih dari 100 juta pengikut, mengenai topik-topik seperti utang pelajar dan masalah ekonomi menjelang pidato kenegaraan presiden untuk memperkuat pesannya.

“Kami tidak mengkhawatirkan dampak” larangan terhadap peluang terpilihnya kembali Biden, kata seorang pejabat tinggi Gedung Putih. “Ada banyak liku-liku sebelum sesuatu terjadi di sini,” karena Trump menentang RUU tersebut, dan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer belum berkomitmen untuk mengajukan RUU tersebut.

Pejabat Gedung Putih lainnya mengatakan: “Kekhawatiran terhadap keamanan nasional lebih penting daripada perasaan siapa pun.”

“Presiden Kami tidak memikirkan keamanan nasional berdasarkan ulasan dari pengguna apakah mereka senang atau tidak menggunakan TikTok atau platform lainnya,” kata pejabat tersebut.

Pegawai federal dilarang memiliki TikTok di ponsel mereka, sehingga staf administrasi Biden tidak diperbolehkan memiliki aplikasi tersebut di ponsel kantor mereka.

Staf kampanye Biden tidak dipekerjakan oleh pemerintah dan tidak menangani masalah keamanan nasional, sehingga mereka diperbolehkan menggunakan TikTok di ponsel mereka, kata salah satu sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Namun sebagian besar staf kampanye yang sering berhubungan dengan Gedung Putih memiliki dua telepon. Hanya satu orang yang terlibat dengan TikTok untuk mengisolasi penggunaan aplikasi tersebut dari alur kerja dan komunikasi lain, termasuk email, kata sumber itu.

Gedung Putih sebelumnya menyatakan kekhawatiran mengenai pelestarian data yang dilakukan TikTok dan potensi penyalahgunaan data dan informasi privasi tersebut oleh aktor asing.

“Kami mengambil tindakan pengamanan yang diperlukan untuk memastikan tidak ada data yang jatuh ke tangan yang salah,” kata sumber tersebut.

Kampanye ini mencoba menjangkau orang-orang “di mana pun mereka berada,” tambah sumber tersebut. “Kita lihat saja apa yang terjadi di Senat, dan kita masih jauh dari keputusan apa pun mengenai hal ini. Ini adalah mode menunggu dan melihat untuk semua orang.” (Reuters)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home