LKS Hina Sahabat Nabi, Indikasi Buruknya Koordinasi Kemenag

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Kota Jambi dikagetkan dengan peredaran buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Madrasah Aliyah Kelas X mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang materinya terindikasi bermuatan pelecehan terhadap sahabat Nabi.

Disebutkan sejumlah media, dalam buku tersebut terdapat gambar penistaan terhadap Umar bin Khatab Khalifah keempat yang juga sahabat Nabi Muhammad SAW. Gambar tersebut berada di halaman 12 buku yang diterbitkan oleh Rahma Media Pustaka.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay semestinya kasus seperti ini tidak perlu terjadi. Sebab, menurut dia, seharusnya guru-guru yang mengajar di MAN sudah memahami materi pelajaran yang mencerahkan peserta didik.

“Seharusnya kejadian seperti ini tidak terjadi, guru-guru yang mengajar di MAN semestinya sudah memahami materi pelajaran yang mencerahkan,” kata Saleh dalam siaran pers yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, Senin (30/3).

Apalagi, kata dia, dengan adanya program sertifikasi guru, maka diyakini guru-guru sudah memiliki standar sesuai yang ditetapkan Kementerian Agama (Kemenag). “Ini kejadian kedua kali Kemenag kecolongan. Pertama, terbitnya buku mata pelajaran yang bermuatan radikalisme, sekarang LKS mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang terindikasi pelecehan sahabat nabi,” ujar politisi PAN itu.

Saleh menambahkan, semestinya kedua kasus ini tidak perlu terjadi, apalagi di lingkungan Kemenag.

Oleh karena itu, dia meminta Kemenag memeriksa guru-guru yang dinilai terlibat. Jika ditemukan pelanggaran, Kemenag harus memberikan sanksi. Dengan begitu, ucap Saleh, Kemenag tidak kecolongan lagi di ke depannya.

"Saya sarankan, Menteri Agama memanggil para pejabat di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag. Mereka tentu tidak bisa lepas tangan begitu saja. Apalagi ini sudah terjadi yang kedua kalinya," tutur Saleh.

Selain itu, dia mengungkapkan, kejadian ini menunjukkan lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag. Terbukti, kata Ketua Komisi VIII itu, kasus-kasus seperti ini terjadi di beberapa wilayah yang berbeda.

“Bahkan, kasusnya juga berbeda namun kelihatannya dapat berimplikasi buruk pada Kemenag,” tutur Saleh.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja