Militer Myanmar Berencana Izinkan Warga Sipil Bawa Senjata Api

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah militer Myanmar berencana untuk mengizinkan warga sipil yang "setia kepada bangsa", termasuk pegawai pemerintah dan pensiunan personel militer, untuk membawa senjata api berlisensi, tetapi mereka harus mematuhi perintah dari otoritas lokal untuk berpartisipasi dalam keamanan dan penegakan hukum tindakan, kata laporan militer dan media.

Pengumuman itu memicu kekhawatiran akan lebih banyak lagi kekerasan di negara yang didera oleh apa yang oleh beberapa pakar PBB disebut sebagai perang saudara.

Militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dua tahun lalu, memicu protes damai yang meluas yang berubah menjadi perlawanan bersenjata setelah pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan untuk menekan semua oposisi.

Dokumen setebal 15 halaman tentang kebijakan senjata baru yang dikaitkan dengan Kementerian Dalam Negeri awalnya diedarkan di akun Facebook pro militer dan saluran Telegram. Itu juga diterbitkan oleh outlet berita pro militer dan independen, yang menyatakan bahwa itu telah dikeluarkan pada 31 Januari setelah disetujui pada rapat Kabinet pada bulan Desember.

Hanya untuk Yang Loyal

Kebijakan baru akan memungkinkan orang yang berusia di atas 18 tahun untuk memiliki lisensi membawa beberapa jenis senjata dan amunisi. Dokumen tersebut mengatakan penerima izin senjata harus “setia kepada bangsa, bermoral baik” dan tidak terlibat dalam gangguan keamanan negara. Ia juga mengatakan pemegang lisensi harus mematuhi ketika diinstruksikan oleh otoritas lokal untuk berpartisipasi dalam tindakan keamanan dan penegakan hukum.

Juru bicara militer, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, mengkonfirmasi kebijakan tersebut pada hari Minggu (12/2) kepada BBC berbahasa Burma, dengan mengatakan bahwa kebijakan tersebut perlu dikeluarkan karena beberapa orang meminta untuk membawa senjata untuk melindungi diri dari serangan kelompok anti militer.

Dua media berita online pro militer mengutip Brigjen Polisi Kyaw Lin, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut menghidupkan kembali dan mengubah kebijakan yang diperkenalkan pada tahun 1977 oleh pemerintah mendiang diktator Jenderal Ne Win. Setelah pemberontakan pro demokrasi besar-besaran tetapi tidak berhasil pada tahun 1988, militer mencabut lisensi senjata untuk warga sipil dan memerintahkan orang untuk menyerahkan semua senjata api.

Keputusan untuk melisensikan senjata secara luas dilihat sebagai cara pemerintah militer mempersenjatai pendukungnya untuk membantu pasukan keamanan negara memerangi lawan pro demokrasi.

Aktivitas kriminal dilaporkan meningkat karena kekacauan yang disebabkan oleh pertempuran dan fokus pemerintah untuk memerangi lawan politiknya. Namun, sebagian besar kekerasan melibatkan pertempuran antara tentara dan gerilyawan yang tergabung dalam Pasukan Pertahanan Rakyat pro demokrasi, sayap bersenjata kelompok oposisi utama yang terorganisir secara longgar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), dan sekutu mereka dalam milisi etnis minoritas.

NUG didirikan oleh anggota parlemen terpilih yang dicegah mengambil kursi mereka ketika tentara merebut kekuasaan dan berfungsi sebagai administrasi nasional paralel bawah tanah.

Nan Lin, salah satu pendiri Pasukan Alumni Persatuan Mahasiswa Universitas, sebuah kelompok aktivis pro demokrasi tanpa kekerasan, mengatakan militer mengambil tindakan itu karena berada di bawah tekanan politik dan militer yang besar.

“Militer masih belum bisa melihat situasi dengan benar. Saya pikir mereka mencoba menciptakan lebih banyak konflik dan menghancurkan masyarakat,” kata Nan Lin, hari Senin (13/2). (AP)

Editor : Sabar Subekti